Amir Sahaka gantikan Buhari Matta sebagai Bupati Kolaka

KENDARINEWS.COM: Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka (AM), akhirnya mengambil alih puncuk pimpinan di Bumi Mekongga dari tangan Buhari Matta (BM). Ketua DPD PAN Kolaka ini, menjadi pelaksanan tugas bupati, setelah BM dinonaktifkan posisinya sebagai bupati oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Pemberhentian sementara BM tersebut sesuai Keputusan Mendagri (Kepmen) Nomor 131.74-2740 tahun 2013.
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raidonysar Moenek menjelaskan, pemberhentian sementara BM terkait kasus dugaan korupsi penjualan nikel kadar rendah di Kabupaten Kolaka Tahun 2010. Bahkan saat ini, kasus BM sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari.

“Pejabat manapun akan mendapat sanksi jika tersandung masalah hukum apalagi berstatus sebagai terdakwa. Tapi, itu bersifat sementara hingga ada keputusan hukum tetap dari pelaku yang terlibat dalam perkara hukum,” kata Raidonysar Moenek saat ditemui di Jakarta kemarin.

Raidonysar mengatakan agar roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka berjalan, Mendagri telah menyerahkan SK pelaksana tugas sementara kepada Gubernur Sultra H Nur Alam, pada 5 April 2013. Rencananya, hari ini (10/4), Gubernur penyerahan SK kepada Amir Sahaka.

“Suratnya telah kami serahkan, selanjutnya menjadi tugas gubernur, untuk menyerahkan atau melakukan proses atas perintah yang telah dikeluarkan. Misalnya, menginstruksikan tugas sementara dilaksanakan oleh wakil Bupati yaitu Amir Sahaka,” jelas Dony sapaan akrab Raidonysar.

Dony juga menegaskan dengan keluarnya SK Mendagri tersebut maka tidak boleh ada pihak yang melakukan penolakan,  sebab semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk PP Nomor 6 Tahun 2005.

“Sekarang, tinggal bagaimana semuanya bisa cepat diselesaikan. Saya mengharapkan, semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan, biarlah masalah ini diselesaikan dengan proses hukum. Bagaimana proses hukum dari Bupati, kan akan dibuktikan dalam sidang di pengadilan Tipikor Kendari,” terangnya.

Ia menambahkan, Gubernur harus bisa memberikan pencerahan untuk mencegah segala sesuatu yang bisa memperkeruh suasana. Misalnya, masyarakat tidak saling memprovokasi, menjaga ketenangan di daerah, stabilitas daerah. “Intinya jika terdapat gejala kurang bagus, maka kedua pihak harus saling mengendalikan diri,” harapnya.

Terkait kepastian penyerahan SK penunjukan Amir Sahaka,  sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka, Kabag Humas Setprov Sultra, Kusnandi mengungkap  jika proses penyerahan SK telah diagendakan hari ini (10/4), sekitar pukul 00.00 Wita, di Gedung DPRD Kolaka.  Karena hanya pelaksana tugas, maka tidak akan ada seremoni pelantikan atau pun pengambilan sumpah jabatan selaku bupati Kolaka.

“Pak Gub (Gubernur,red) akan ke Kolaka besok (hari ini-red). Beliau akan membawa sendiri SK Amir Sahaka dan menyerahkan langsung pada yang bersangkutan. Jadi hanya penyerahan SK sebagai pelaksana tugas bupati,” kata Kusnadi, kemarin.

Dikatakan, tidak akan ada pelantikan, karena agendanya hanya penyerahan SK. Menurut Kusnadi, memang sudah begitu adanya. Sebab, Amir Sahaka hanya pelaksana tugas  yang tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Mengapa demikian? Karena dalam aturan perundang-undangan tidak membolehkan.

Karo Hukum Setprov, Sarifuddin Safaa SH MM  menambahkan, kalau seorang Plt tidak dilantik lagi tetapi hanya diserahi SK untuk melanjutkan roda pemerintahan. Berbeda halnya jika Amir Sahaka ditunjuk sebagai penjabat (Pj) bupati, maka harus dilantik. Tapi karena hanya Plt, cukup dengan sebuah SK saja sesuai aturan yang ada di UU nomor 32 tahun 2004. “Bedakan pelaksana tugas dan penjabat bupati. Kalau penjabat bupati, itu dilantik, tapi pelaksana tugas, tidak. Hanya dikasih SK. Seperti Koltim karena disana ditunjuk Pj, jadi akan ada pelantikan,” tandasnya.

Sementara pantauan suasana jelang penyerahan SK pelaksana tugas Amir Sahaka, oleh Gubernur Nur Alam,  di gedung DPRD Kolaka tadi malam, mulai terlihat ramai.

Sejumlah buket, ucapan selama kepada Amir Sahaka, selaku pelaksana tugas Bupati Kolaka, menghiasi halaman masuk kantor DPRD Kolaka. Hanya saja ucapan selamat terlihat masih kalangan terbatas. Untuk SKPD hanya terlihat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, dan sejumlah UPTD Diknas kecamatan, kalangan pengusaha dan swasta. Sementara SKPD lainnya tak terlihat.

Seperti diketahui, Keputusan keluarnya SK tersebut, akibat kasus korupsi pemerintah Kabupaten Kolaka menerima penyerahan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dari PT INCO sebanyak +222.000 weight Matriktron (WMT), tanggal 28 Juni 2010 nikel kadar rendah itu, dijual oleh Bupati Kolaka kepada PT Kolaka Mining Internasional (KMI) dengan harga US$ 10,00/MT tanpa persetujuan DPRD Kolaka.

Untuk memperoleh harga yang wajar tanpa dilakukan penilaian terlebih dahulu, serta tidak dilakukan dengan mekanisme lelang sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 24.183.310.529,17 berdasarkan surat deputi kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor SR-167/D6/01/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan nikel (LGS) di Kabupaten Kolaka Tahun 2010.

Nah, Kejaksaan RI, melalui bidang tindak Pidana Khusus telah menetapkan Buhari Matta sebagai tersangka dan saat ini proses hukumnya mulai disidang di Pengadilan Tipikor Kendari sejak Rabu (3/4) lalu. (cr1/dri/KP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s