Pansus Blok Lapao-pao Pengkhianat Rakyat

Kolaka News. lagi-lagi Pansus Blok Lapao-Pao DPRD Kolaka kecewa dengan ulah yang dibuat oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral (Distamben) Kolaka. pasalnya permintaan dokumen terkait pengelolaan pertambangan di Blok Lapao-Pao hingga kini belum juga diserahkan. Dalam Surat yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kolaka Drs. Tadjuddin M, No. 170/96 tanggal 21 Februari 2012 itu, Pansus meminta kepada Distamben untuk mengantar beberapa dokumen antara WIUP, Surat Keputusan Bupati Kolaka tentang penetapan pemenang lelang dan dokumen dari perusahaan peserta lelang. Ironisnya, Distamben bukannya menyerahkan permintaan pansus berupa dokumen dimaksud melainkan membalas surat pansus itu dengan surat yang berisi bahwa untuk permintaan dokumen-dokumen dimaksud agar ditujukan kepada Bupati Kolaka.Ketua Pansus Blok Lapao-Pao, Taufik yang dikonfirmasi membenarkan jika Distamben hingga saat ini belum menyerahkan dokumen dimaksud. Menurutnya, sikap distamben itu sangat keliru sebab yang mengetahui dan menyimpan semua dokumen yang diminta itu ada pada Distamben dan bukan pada Bupati.”seharusnya Distamben itu tidak harus bersikap seperti itu. seharusnya mereka menghadap kepada Bupati dan menanyakan langkah apa yang diambil terkait surat dari DPR untuk meminta dokumen. Bukannya malah membalas surat kami dengan berdalih bahwa DPR harus meminta dokumen tersebut kepada Bupati. Taufiq menambahkan “sebenarnya kronolisnya saat rapat tgl 7 februari yang lalu kita sudah putuskan kepada setiap instansi terkait untuk menyerahkan dokumen kepada Pansus. Saat itu Distamben yang diwakili oleh Pak Sangap dan Ketua Lelang, pak Ikhsan menjajikan kepada Pansus akan menyerahkan dokumen dimaksud. Namun hingga kemarin data tersebut belum juga disampaikan. Nanti hari ini (21/2) mereka menjawab surat permintaan yang telah kami kirim dengan surat yang isinya DPR diminta dokumen yang diminta itu harus ditujukan kepada Bupati. Inikan mengundang tanda Tanya, kenapa Distamben seperti itu” ujar politisi PBB ini.

Menaggapi sikap yang dilakukan oleh Distamben terhadap Pansus Blok Lapao-Pao, Anhar aktifis Forum Masyarakat Wolo Menggugat menyatakan kekecewaannya kepada Distamben Kolaka. menurutnya seharusnya Distamben bersikap koperatif terhadap lembaga wakil rakyat ini. sebab bagaimanapun Pansus yang dibentuk adalah kehendak masyarakat Wolo yang melihat ada kejanggalan pada proses lelang di Lapao-Pao. “ jika dianggap sudah sesuai dengan prosedur kenapa Distamben takut menyerahkan dokumentersebut? seharusnya Distamben itu memberikan saja semua data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Pansus, dan bukannya menutup-nutupi hal tersebut. Jika seperti ini, Distamben terkesan bermain kucing-kucingan dengan DPRD dalam hal ini Pansus. Jika demikian besar dugaan kami ada yang tidak benar dengan pelaksanaan pelelangan kemarin. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat.” Ujar Anhar yang juga aktifis HMI kolaka ini.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Distamben itu, Pansus langsung menggelar rapat bersama anggota Pansus lainnya dan menyusun jadwal untuk program kerja mereka dalam waktu dekat, termasuk akan melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak Distamben Kolaka yang terkesan melecehkan Pansus Blok Lapao-Pao. (ba)

Penolakan PT Ceria Oleh 13 Pemdes Didukung

Friday, 02 March 2012
KENDARINEWS.COM, Kolaka – Lima rekomendasi yang dilahirkan Pansus blok Lapao-pao terhadap PT Ceria semakin bisa dipertanyakan. Jika keputusan itu diambil berdasarkan permintaan masyarakat, lantas kenapa ada 13 pemerintah desa yang menolak kehadiran PT Ceria. Masyarakat mana yang diwakili aspirasinya oleh Pansus sehingga melahirkan rekomendasi tersebut.
Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh wakil ketua Pansus blok Lapao-pao Syarifuddin. Pria yang belakangan terus mengkritik Pansus karena dianggap melenceng dari pembentukan awalnya itu, mengatakan penolakan 13 desa itu merupakan bukti konkrit bahwa Pansus Lapao-pao tidak berhasil. Tidak berhasil karena memberikan rekomendasi, berdasarkan satu kali kunjungan lapangan dan mendengar pemaparan PT Ceria. “Saya sangat mendukung penolakan 13 kepala desa itu,” terangnya.
Alasannya untuk setuju dengan penolakan 13 pemerintahan desa terhadap PT Ceria, karena berdasarkan informasi yang diterimanya, yang melakukan sosialisasi kehadiran perusahaan tambang bukan manajemen PT Ceria, melainkan Pemkab Kolaka. Itu berarti, komitmen perusahaan tambang itu patut dipertanyakan.Apalagi katanya, tim sosialisasi tersebut tidak melakukannya secara menyeluruh di Kecamatan Wolo. Artinya, tim melakukan sosialisasi pilih kasih. Ia khawatir, jika kehadiran PT Ceria dipaksakan, maka akan timbul gejolak di tengah masyarakat. “Ke depannya pasti akan  membawa dampak yang akan ditimbulkan terutama pada masyarakat yang ada disana yang tidak memiliki lahan hanya bisa menonton saja,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan sikap Pansus yang langsung menggelar paripurna tanpa melakukan pengumpulan data dan keterangan secara menyeluruh. Syarifuddin mengatakan dari 13 desa yang ada disana belum pernah dimintai pertimbangannya. Selain itu katanya, keputusan Pansus untuk langsung menggelar paripurna memang masih lemah. Pasalnya tidak ada data pendukung dari Dinas pertambanagn terkait proses tender yang dilaksanakan.

Seperti diungkapkan sebelumnya, hingga Pansus melakukan paripurna, tidak sekalipun mereka melihat dokumen proses tender blok Lapao-pao. Padahal dokumen itu bisa menyimpan banyak keterangan kuat. Misalnya saja berapa peserta tender, apa saja tawaran mereka dan bagaimana proses tender itu sendiri berlangsung. “Ditambah lagi dengan data yang dimintai pansus dari dinas pertambangan yang mengetahui persis tentang proses pemenangan tender yang samapi saat ini belum juga ada,” ulangnya menegaskan.

Ketika ditanya adakah kemungkinan keputusan pansus dianulir dan membentuk pansus lagi untuk melakukan pengambilan data ulang terhadap blok Lapao-pao, ia geleng kepala. Katanya, kecil kemungkinan dibentuk Pansus untuk menyelidiki penolakan 13 pemerintah desa itu.

Namun yang membuat Syarifuddin semakin heran, PT Ceria yang konon sebagai pemenang tender, dipanggil untuk mempresentasekan programnya di hadapan Pansus. Padahal, Pansus sendiri tidak memiliki data apapun tentang PT Ceria maupun proses tender di blok Lapao-pao. “Beraninya Pansus memanggil tanpa data yang jelas dari dinas pertambangan. Ada apa dengan pansus ini,” ketusnya. (RADAR KOLAKA)

Rekomendasi PT Ceria, Pansus Dianggap Ceroboh

Thursday, 01 March 2012
KENDARINEWS.COM, Kolaka –  Pansus blok Lapao-pao yang sebelumnya jadi harapan sejumlah pihak terkait pertambangan, kini malah berada di titik nadir. Hal itu tak lepas dari tindakan Pansus yang dianggap tanpa pertimbangan matang mengeluarkan lima rekomendasi terhadap PT Ceria. Inti rekomendasi itu adalah dukungan Pansus terhadap kehadiran PT Ceria.
Setelah disebut “masuk angin” oleh wakil ketua Pansus sendiri, Pansus kini juga masuk dalam radar sorotan LMR-RI Komwil sultra. Melalui anggota divisi Investigasi dan Monitoring Zakiman, Pansus dianggap kehilangan tujuan seperti saat awal dibentuknya, yakni untuk mendalami proses tender yang tiba-tiba memenangkan PT Ceria itu.
“Terlalu cepat mereka mengambil suatu kesimpulan sedangkan data-data yang dibutuhkan dari dinas pertambangan yang notabene mengetahui persis, belum juga memberikan datanya kepada panitia pansus tapi mereka sudah menyatakan sepakat,” ujarnya.Memang hingga rekomendasi yang dikeluarkan Pansus itu ada, Pansus belum memegang dokumen pelelangan blok Lapao-pao. Artinya, siapa saja yang ikut proses lelang itu, berapa dana yang mereka siapkan, hingga apa visi dan misi perusahaan peserta tender, tidak pernah diketahui Pansus. Karena itu, Zakiman merasa Pansus “buta” dengan blok Lapao-pao, tapi dengan ceroboh malah memberikan rekomendasi yang menguntungkan PT Ceria.

Untuk itu lanjut Zakiman, meski pansus Lapao-pao telah menganggap tugasnya telah selesai, tapi LMR RI tetap tidak puas dengan keputusan Pansus. “LMR akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini sampai kejalur hukum yang lebih tinggi, Agar dapat diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah,” ungkapnya.

Dia lantas mengguggat komitmen para wakil rakyat itu. Sebelumnya mereka berjanji akan mengawal sampai tuntas masalah itu. Tapi kata Zakiman, ternyata itu cuma janji-janji yang tidak ditepati. “Anggota Pansus dalam mengambil keputusan terlalu cepat, Padahal belum melihat bentuk dan wujud surat-surat dari dinas pertambangan terkait pemenangan tender yang merupakan data rill,” ungkapnya.

Sedangkan mengenai PT Ceria, ia mengungkapkan bahwa jika memang PT Ceria memiliki niat untuk mendirikan pabrik, harusnya disinkronkan dengan pernyataan bupati, bahwa tidak akan ada kegiatan sebelum adanya pabrik. “Tetapi kenyataannya sudah ada kegiatan yang dilakakan oleh PT Ceria yang belum memiliki pabrik,” jelasnya. “Kalau memang ada instumen-instrumen untuk mendirikan pabrik pasti sudah kelihatan sekarang ini, tetapi kenyataannya yang ada di lapangan tidak ada,” tutupnya.(RADAR KOLAKA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s