MASYARAKAT KECAMATAN WOLO MENOLAK PT. CERIA DI BLOK LAPAO-PAO

Masyarakat Wolo dan LSM Kolaka Desak Bupati Cabut Izin PT Cerindo

Tuesday, 06 March 2012 20:40

foto : demo di kantor bupati kolaka (ir)

KOLAKA,   sultra-online

Ratusan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Wolo berunjuk rasa di Kantor DPRD dan kantor bupati kolaka mendesak Bupati Kolaka untuk mencabut izin usaha pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama  (PT.Cerindo), Selasa (6/3). Warga bersama gabungan beberapa LSM di Kolaka menilai, panitia lelang blok Lapao-pao yang memenangkan PT. Cerindo adalah cacat hukum.

“Panitia lelang cacat hukum karena melanggar UU no.4 tahun 2009. Jadi, keberadaan PT. Cerindo di blok Lapao-pao illegal,” teriak Zackyman, salah seorang perwakilan LSM dalam orasinya. Bahkan konsorsium LSM Kolaka mengancam akan menduduki kantor bupati dan kantor DPRD Kolaka jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam 7×24 jam.

Sempat terjadi aksi dorong dengan petugas keamanan di pintu pagar kantor bupati ketika massa mendesak untuk bertemu Bupati Kolaka. Mengetahui bupati tidak berada ditempat, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD dimana telah menunggu Ketua DPRD,  Parmin Dasir dan mantan ketua Pansus blok Lapao-pao dan asisten I Setda Kolaka yang mewakili bupati.

Dalam pertemuan yang diwarnai perdebatan sengit dan gebrakan meja, massa kembali menyuarakan penolakan akan kehadiran PT Cerindo serta mendesak dicabutnya izin perusahaan tambang yang ditenggarai milik mantan pejabat tinggi dan berpengaruh itu. Bahkan mendesak pimpinan rapat untuk membuat rekomendasi pencabutan izin PT Cerindo.

Ketua DPRD, Parmin Dasir menegaskan, jika dirinya tidak punya kewenangan mencabut izin PT Ceria dan membatalkan rekomendasi Pansus yang ditelorkan pada rapat paripurna dewan beberapa waktu lalu. “Yang berhak mencabut adalah bupati karena ia yang mengeluarkannya,”  tegas politisi PAN ini.

Begitu pula soal pembatalan rekomendasi Pansus. “Tidak ada kapasitas saya dan tidak berhak (membatalkan rekomendasi). Malah itu melanggar tata tertib karena diputuskan dalam rapat paripurna,” kata legislator yang juga mantan Kades di Wolo ini.

Mantan wakil ketua Pansus, Syarifuddin berusaha mengambil jalan tengah untuk mengakomodir tuntutan pendemo. Karena tidak ada pejabat yang berwenang mengambil keputusan, aspirasi saudara akan ditampung dan disampaikan ke bupati, kata legislator PDK ini.

Terkait lelang blok Lapao-pao, Syarifuddin mengaku tidak tahu. “Kita tidak diundang ketika lelang, jadi kita tahu hanya dari koran. Jika tahu, saya orang pertama yang akan menolak,” teriaknya yang sambut ratusan massa yang memenuhi ruang sidang utama. Akhirnya pertemuan usai tanpa ada kesepakatan berarti dan massa mengancam akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. (Ir)

RATUSAN WARGA KOLAKA DEMO TOLAK PT CERINDO

ANTARA News) – Ratusan warga Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wolo, menggelar demo di gedung DPRD setempat, menolak aktivitas tambang PT. Ceria Nugraha Indotama (Cerindo) sebagai pemenang lelang wilayah IUP eks PT.Inco.yang berada di blok Lapapao.

Sebelumnya massa yang dikordinir para sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda  Kecamatan Wolo diantaranya, H. Akib Nur, Ustads Kasim A. Hamin, Muh Haikal, H Landu, Ihwan Kadir, Agus Salim melakukan orasi di depan kantor Bupati Kolaka yang  memberi batas waktu 7 x 24 jam agar IUP  PT. Cerindo dicabut.

“Kami meminta kepada Bupati Kolaka untuk mencabut IUP PT.Cerindo karena tidak memihak kepada masyarakat.” kata Ihwan salah satu koordinator lapangan.

Meskipun terjadi aksi saling dorong antara demonstran dengan pihak keamanan dari pihak kepolisian namun aksi itu tidak berlangsung lama karena tokoh masyarakat yang ada langsung menenangkan warga dan langsung  menuju ke gedung DPRD untuk menemui Pansus.

Dalam pernyataan sikapnya, forum masyarakat Kecamatan Wolo menyatakan sikap menolak pengelolaan blok lapapao dan menuntut komitmen Pemkab Kolaka agar siapapun yang mengelolah blok Lapaopao dapat memberikan jaminan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya, serta tidak menimbulkan masalah yang  dapat mengganggu kedamaian dan ketenteraman masyarakat di blok lapao-pao.

Selain itu masyarakat juga menuntut pemberian kompensasi yang layak kepada masyarakat diwilayah dampak , dan bersedia memberikan kompensasi bagi hasil atas lahan masyarakat di wilayah blok lapapao, serta bersedia  melibatkan koperasi atau lembaga usaha masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan tambang di blok lapapao.

Aksi demo forum masyarakat Wolo diterima langsung Ketua DPRD Kolaka,  H. Parmin Dasir didampingi mantan Ketua Pansus blok Lapapao, Taufik dan anggota Komisi II H Sarifuddin serta dihadiri Asisten I Setkab Kolaka, H.  Sarifuddin Lappase yang juga ketua tim sosialisasi bentukan Pemkab.

Meskipun dalam dialog antara DPRD, Asisten I dan warga Wolo sempat memanas saat Ketua DPRD, Parmin Dasir meminta kepada Asisten I mewakili Bupati Kolaka untuk menjelaskan di depan ratusan warga mendapat beberapa kali terjadi berapa kali interupsi oleh warga.

“Kami meminta dan mendesak Ketua DPRD Kolaka untuk membatalkan IUP PT. Cerindo selain itu kami juga meminta dihadirkan Bupati Kolaka dalam pertemuan ini.” teriak beberapa warga yang mendapat sambutan dari warga lainnya.

Namun mengenai tuntutan massa, Ketua DPRD H Parmin Dasir yang juga warga Wolo mengaku tak punya hak dan kewenangan secara sepihak untuk membatalkan IUP, sebab kewenangan  penerbitan IUP bukan hak DPRD tetapi kewenangan Bupati Kolaka. “Kalau untuk menghadirkan bupati dalam pertemuan ini menurut Asisten I, beliau lagi ke keluar daerah,” kata Politisi PAN itu.

Menyikapi desakan warga yang meminta pencabutan IUP PT Cerindo, Asisten I Setkab Kolaka mengaku akan menyampaiakan hal tersebut kepada Bupati Kolaka. “Tuntutan demonstran ini akan kami sampaikan kepada Bupati Kolaka jika beliau sudah berada di Kolaka,” kata Syarifuddin. Usai mendengar penjelasan baik dari pihak DPRD maupun Asisten I, massa mengancam, apabila tuntutan mereka tidak segera direspon dalam tempo 7 x 24 jam, maka warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar, dan meminta Pemerintah dan DPRD Kolaka untuk bertanggungjawab atas situasi terburuk apabila terjadi.(Ant).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s