Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Blok Lapao-pao

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tambang adalah adalah anugerah Tuhan tetapi terbukti banyak menimbulkan masalah. Begitupun Blok Lapao-pao yang kini juga telah menjadi masalah, tidak hanya ditingkat masyarakat local, tetapi juga telah menjadi issu regional bahkan nasional. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pemda Kolaka mulai dari proses pelepasan Blok Lapao-pao dari INCO yang sama sekali tidak mengakui peran dan perjuangan masyarakat didalamnya serta mengenai legalitas lahan warga yang oleh Tim Sosialisasi Pemda dianggap tidak legal karena berada diatas tanah kontrak karya PT. INCO telah melahirkan perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak atas perjuangan dan lahan mereka. Begitupun konsep CSR yang telah disepakati oleh pihak PT. Ceria bersama beberapa oknum kepala desa juga telah melahirkan pro kontra dimasing-masing desa bersangkutan.

Gesekan antar masyarakat pun kian terasa ketika beberapa pemangku kepentingan memanfaatkan kondisi pro dan kontra didalam masyarakat tersebut dengan masing-masing membentuk opini public dengan mengangkat berbagai issu yang semakin memperkeruh suasana. Kelompok yang pro PT. Ceria yang dimotori oleh pemerintah setempat mengangkat issu bahwa penolakan pada hasil kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah didasari oleh kepentingan politik Pemilihan Gubernur 2013-2018, serta desakan dari perusahaan-perusahaan kalah tender yang sebelumnya telah menanamkan investasi di Blok lapao-pao.

Sebaliknya pada pihak kelompok kontra juga berkesimpulan bahwa konsep penambangan blok lapao-pao yang ada saat ini adalah hasil dari deal-deal sepihak pemerintah daerah termasuk beberapa oknum kepala desa/lurah yang sama sekali tidak menyentuh hak-hak masyarakat penerima dampak dan lebih khusus hak-hak pemilik lahan. Janji kompensasi ketika pabrik berdiri kelak tak lebih dari sebuah mimpi yang tidak satupun mampu menjaminnya menjadi sebuah kenyataan.

KILAS BALIK PELEPASAN BLOK LAPAO-PAO (EX KONTRAK KARYA PT. INCO)

Proses pelepasan Kontrak Karya Blok Lapao-pao dimulai pada tahun 2007 ketika sebuah perusahaan yaitu PT. Kaltim tertarik untuk mengelola lahan masyarakat Lapao-pao seluas 700 ha. Keinginan perusahaan tersebut lalu di respon dengan baik oleh masyarakat. Kendalanya kemudian karena ternyata lahan tersebut telah masuk dalam konsesi INCO ketika INCO memperpanjang masa kontraknya pada tahun 2004. Masa Kontrak Karya pertama INCO sendiri yang dimulai sejak tahun 1968 berakhir pada tahun 2008.

Lahan seluas 700 Ha ini oleh masyarakat lalu diperjuangkan agar INCO mau membebaskannya kembali. Berbagai upaya dilakukan namun pihak pemerintah setempat baik kepala desa maupun camat tidak meresponnya dengan baik. Permasalahan ini kemudian oleh tokoh-tokoh masyarakat Lapao-pao seperti H. Akib Nur, Nuddin, Haikal dan Tasman (14 Orang) menghadap ke Bupati Kolaka. Bupati Kolaka merespon cukup baik, bahkan beberapa pejabat teras Kolaka saat itu, justru turut memberi support dan motivasi kepada masyarakat Lapao-pao agar terus berjuang menuntut pelepasan tanah mereka dari PT. INCO. Namun, setelah empat kali tokoh-tokoh masyarakat Lapao-pao menghadap, Bupati Kolaka belum juga memberi keputusan atas keinginan masyarakat tersebut. Masyarakat Lapao-pao pun yang diwakili oleh Haikal dan Tasman (Kades Muara Lapao-pao sekarang) kemudian menghadap ke Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam untuk meminta bantuannya memfasilitasi masyarakat ke pihak PT. INCO. Diluar dugaan, Gubernur sangat setuju dan langsung memberikan disposisi kepada perwakilan masyarakat lapao-pao tadi untuk di bawa ke Kadis Pertambangan Provinsi dan seterusnya dihadapkan kepada Bapak H. Yusran Silondae selaku penasehat PT. INCO di Sultra. Keinginan masyarakat ini pun lalu direspon dengan sangat positif oleh penasehat PT. INCO tersebut.

Mendapat respon yang positif dari Gubernur dan Penasehat PT. INCO Sultra, masyarakat beberapa desa lain melalui perwakilannya kemudian juga bergabung bersama-sama masyarakat Lapao-pao untuk sama-sama memperjuangkan pelepasan lahan mereka dari KK INCO. Tokoh-tokoh perintis itu antara lain H. Landu dari Desa Samaenre, Agus, Nuddin S, Herman dan Umar dari Kelurahan Ulu Wolo, Sugiono dan Salahuddin dari Desa Ponre.

Seiring dengan keinginan masyarakat Blok Lapao-pao tadi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka selanjutnya terus melakukan upaya-upaya negoisasi baik kepada pihak PT. INCO maupun ke pihak Pemerintah Pusat, sampai pada akhirnya PT. INCO mengirim surat No. 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tertanggal 10 Desember 2009 kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral perihal Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. International Nickel Indonesia Tbk dengan isi antara lain adalah kesediaan pihak PT. INCO untuk melepas daerah-daerah berikut:

  1. Malapulu dengan luas kurang lebih 3000 ha
  2. Torobulu dengan luas kurang lebih 13,000 ha
  3. Lasolo dengan luas kurang lebih 4000 ha
  4. Paopao dengan luas kurang lebih 6000 ha

Dalam surat tersebut, pihak PT. INCO berharap kepada pemerintah kiranya kesediaan itu dapat menuntaskan diskusi berkaitan dengan pasal 171 Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009. Harapan PT. INCO tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia diwujudkan dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 483.K/30/DJB/2010 Tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia. Tbk seluas 28.017 Ha, sebagaimana yang diusulkan sebelumnya oleh pihak PT. INCO.

KENAPA TERJADI PRO DAN KONTRA

Sejak issu pelepasan blok lapao-pao mencuat kepermukaan, sejak itu pulalah blok lapao-pao menjadi buah bibir khususnya masyarakat wolo dan para pelaku usaha tambang. Kondisi pencaharian masyarakat Kecamatan Wolo yang sangat menurun akibat menurunnya kualitas dan kuantitas kakao beberapa tahun terakhir ini, telah menjadikan blok lapao-pao sebagai impian baru untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam masa-masa itu pulalah, sudah umum kita ketahui, bahwa beberapa perusahaan tambang seperti PT. Maesa Tambang Sukses , PT. Akar Mas International, PT. Wajah Mulia, PT. Energi Tambang Indonesia serta beberapa perusahaan lain mulai membangun komunikasi serta komitmen dengan masyarakat setempat, guna kelak memperoleh dukungan dalam pengelolaan Blok Lapao-pao. Perusahaan-perusahaan inilah yang banyak membantu masyarakat baik dalam hal pengurusan lahan-lahan mereka maupun bantuan-bantuan sarana umum seperti rumah-rumah ibadah, pendirian koperasi atau perusahaan, bahkan diantaranya telah sampai pada komitmen seperti apa pembagian hasil (royalty, fee, kompensasi) antara perusahaan dengan masyarakat khususnya para pemilik lahan. Namun demikian, situasi dan kondisi blok lapao-pao masih sangat stabil dan aman.

Aroma blok lapao-pao mulai terasa lain ketika PT. Ceria Nugraha Indotama keluar sebagai pemenang tender Blok Lapao-pao dengan Surat Keputusan Bupati nomor 327 Tahun 2011 tanggal 6 September 2011 yang kemudian disusul lagi dengan beredarnya secara luas copy surat dari Dirjen Minerba kepada Bupati Kolaka nomor 3475/30/DJB/2011 tanggal 7 oktober 2011, yang menjelaskan bahwa proses lelang tender tersebut menyalahi perundang-undangan dan untuk itu bupati harus segera membatalkannya. Surat dari dirjen ini seterusnya di counter lagi dengan issu bahwa surat itu tidak sah karena hanya dikirim melalui faksimile. (Belakangan keluar pernyataan tegas dari kadis pertambangan Provinsi Sultra, Hakku Wahab, bahwa surat dari dirjen minerba tersebut adalah benar dan sah).

Pada masa-masa ketidak jelasan soal sah tidaknya surat pembatalan dari dirjen minerba itu, tim sosialisasi Pemda Kolaka mulai intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana kegiatan PT. Ceria Nugraha Indotama. Dalam melakukan sosialisasinya kepada masyarakat blok lapao-pao, tim sosialisasi pemda lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa dan Lurah) dan cenderung mengabaikan peranan tokoh-tokoh masyarakat pemilik lahan tadi. Peran pemerintah setempat pun mulai menonjol sebagai representasi masyarakat. Pada awalnya, hal tersebut tidaklah menjadi soal apalagi ketika pada tahap awal sosialisasi pemda, para kepala desa ini cukup kritis berbicara soal hak-hak kepemilikan lahan masyarakat serta konsep dana CSR yang ditawarkan oleh perusahaan.

Persoalannya kemudian menjadi lain, ketika bebarapa oknum Kepala Desa dan lurah bersama Tim Pemda Kolaka dan pihak PT. Ceria melakukan pertemuan di Makassar dengan Deal deal sebagai berikut:

  • Pertama, tidak ada lagi istilah hak kepemilikan lahan di Blok Lapao-pao tetapi berganti menjadi hak wilayah Desa dan untuk itu PT. Ceria hanya akan memberi dana pembangunan kepada pemerintah desa sebesar 2 milyar pertahun.
  • Kedua, PT. Ceria akan memberikan dana CSR kepada masyarakat sebanyak 10 milyar pertahun tetapi nanti setelah pabrik berdiri pada tahun 2014.
  • Ketiga, PT. Ceria akan melakukan pengambilan sampel ore sebanyak 7 kapal untuk dikirim keluar negeri.

Poin-poin inilah antara lain yang disosialisasikan oleh para kepala desa/lurah  yang kemudian mendapat tanggapan pro dan kontra dari warga. Kesepakatan Makassar ini kemudian menjadi issu hangat ditengah masyarakat, disusul dengan hadirnya alat-alat berat secara tiba-tiba dilokasi berbarengan dengan mendaratnya sebuah pesawat helikopter yang membawa para petinggi PT. Ceria dan beberapa orang asing. Disinilah titik awal perjalanan pro kontra blok lapao-pao.

Pada saat rombongan ini hendak memasuki lokasi Blok lapao-pao, sekelompok masyarakat Ulu Wolo menghadang dan tidak membiarkan mereka masuk sebelum ada kesepakatan dengan warga. Ketika beberapa orang perwakilan masyarakat Ulu Wolo ingin menemui Pimpinan PT. Ceria yang sedang berada di Ponre, sekelompok masyarakat ponre hampir saja salah faham dengan kehadiran perwakilan masyarakat Ulu Wolo tersebut. Pihak Pemerintah Kecamatan kemudian memediasi adanya pertemuan antara warga pemilik lahan dan manajemen PT Ceria di Balai pertemuan Ponre Waru.

Dalam pertemuan antara masyarakat pemilik lahan dengan manajeman PT. Ceria beserta beberapa unsur muspika setempat, pihak warga sebenarnya hampir telah menyepakati tawaran-tawaran dari pihak pemerintah dan perusahaan. Namun semua menjadi buyar kembali ketika seorang warga meminta garansi dari pihak PT. Ceria dan pemerintah setempat untuk menjamin bahwa pengambilan sampel tidak akan lebih dari 7 kapal. Oleh karena tidak satupun yang mampu menjamin bahwa pengambilan sampel tidak lebih dari 7 kapal, maka pertemuan pun berakhir tanpa hasil dan disepakatilah bahwa para pihak akan kembali mengadakan pertemuan dalam rangka membahas masalah tersebut. Waktu terus berjalan, pertemuan yang dimaksud tidak tidak pernah terjadi dan mulailah issu Blok Lapao-pao menjadi konsumsi public dimedia massa.

Dalam perkembangan berikutnya, desakan masyarakat yang kontra konsep tadi berusaha melakukan negoisasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah desa, namun tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Desakanpun mulai diarahkan kepada DPRD Kolaka khususnya kepada pribadi Ketua DPRD yang kebetulan berasal dari daerah pemilihan dimana Blok lapao-pao berada.

Menyikapi desakan konstituen tadi, muncullah pernyataan Parmin Dasir (ketua DPRD Kolaka) bahwa aktifitas PT. Ceria di Desa Tolowe Ponre Waru khususnya rencana pengambilan sampel 7 kapal (sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi) adalah pembodohan public dan menyalahi komitmen Bupati Kolaka, dimana pada rapat paripurna Bupati Kolaka dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan ada kegiatan produksi di Blok Lapao-pao sebelum pabrik berdiri.

Pernyataan Parmin Dasir itu kemudian memunculkan reaksi public yang pro dan kontra khususnya kelompok yang berkepentingan dengan pesta demokrasi pilgub sultra, bahwa peranyataan dari ketua DPRD tersebut adalah bersifat politis dan ditunggangi oleh kepentingan politik Gubernur incumbet, Nur Alam yang juga adalah Ketua DPW PAN Sultra, partai dimana ketua DPRD Kolaka itu menjadi kader didalamnya. Spekulasi itu lebih meruncing lagi ketika H. Nur Alam melakukan kunjungan kerja Gubernur di salah satu desa di Blok Lapao-pao dan mengeluarkan statemen bahwa Pemenang hasil lelang tender Blok Lapao-pao itu belum sah secara hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat Dirjen Minerba kepada Bupati Kolaka yang meminta agar tender Blok lapao-pao dibatalkan demi hukum.

Dikalangan Mahasiswa, muncul unjuk rasa dari HMI Cabang Kolaka yang menuntut transparansi pemerintah daerah (distemben) terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ceria Nugraha Indotama. Oleh karena dalam unjuk rasa tersebut instansi terkait tidak mampu memenuhi tuntutan mahasiswa, maka mahasiswa kemudian mendesak DPRD agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Blok Lapao-pao untuk segera mengusut masalah legalitas PT. Ceria tadi. Pansus pun segera terbentuk yang juga lagi-lagi memunculkan pro dan kontra khususnya dikalangan anggota DPRD sendiri.

Pro dan Kontra pengelolaan Blok Lapao-pao semakin memanas. Sekali lagi pernyataan Gubernur Sultra tadi mendapat respon luar biasa, tidak hanya dari masyarakat Blok Lapao-pao dan para pelaku politik praktis tetapi juga dari kalangan LSM termasuk kalangan akademisi seperti Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Abrar Saleng yang juga merasa perlu untuk mengamankan kebijakan Bupati Kolaka dengan mengadakan pertemuan tertutup bersama beberapa anggota DPRD Kolaka (termasuk beberapa anggota pansus) di Rujab Bupati Kolaka serta mengeluarkan statemen di media massa bahwa Lelang Tender Blok Lapao-pao itu sudah benar secara hukum.

Waktu terus bergulir, satu per satu Partai-Partai pendukung Bupati menarik kadernya dari pansus, lalu pansus pun bekerja setengah hati. Indikasi setengah hati itu sangat terlihat ketika salah satu anggota pansus mengeluarkan statemen di media (kendari ekspres, 22 Pebruari 2012) bahwa persoalan di Blok Lapao-pao hanya soal SKT dan untuk PT. ceria harus segera di berikan jaminan investasi dan tidak perlu menggubris masalah pro dan kontra di Blok Lapao-pao. Bagaimana mungkin seorang anggota pansus membuat kesimpulan seperti itu sementara pansus sendiri belum pernah turun lapangan mendengar langsung aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, pansus memang turun langsung menyerap aspirasi masyarakat Blok lapao-pao di Kecamatan Wolo padaTanggal 24 Pebruari 2012. Pertemuan yang sempat di warnai keributan antara masyarakat pro dan kontra yang dipicu oleh arogansi Lurah Wolo yang tidak berkenan atas kehadiran masyarakat luar di wilayahnya itu, para pihak sebenarnya sudah sangat gambalang memaparkan keinginan-keinginannya. Pansus kemudian berkesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat yang berada di Blok Lapao-pao Kecamatan Wolo tidak ada yang menolak kehadiran PT. Ceria. Hanya saja bersyarat dan PT. Ceria harus membuka diri untuk mengakomodir tuntutan yang disyaratkan. Hal itu pulalah yang di sampaikan oleh Pansus kepada PT. Ceria dalam rapat dengar pendapat antara Pansus dan PT. Ceria, Sabtu, 26 Pebruari 2012. Sayangnya, didalam pertemuan penting itu, pansus sama sekali tidak menyinggung syarat-syarat apa  yang diajukan oleh masyarakat, dan bagaimana sikap PT. Ceria terhadap syarat-syarat yang diajukan masyarakat itu. Seharusnya itu yang menjadi focus diskusi karena kenapa? sesungguhnya syarat-syarat itulah yang merupakan substansi masalah di Blok Lapao-pao selama ini.

Pansus hanya menyinggung sedikit mengenai status lahan masyarakat atau SKT-SKT yang ada di Blok Lapao-pao yang kemudian ditanggapi oleh PT. Ceria dengan mengatakan bahwa sebenarnya telah di bentuk Tim Sosialisasi pemda yang di ketua oleh Asisten 1 Kolaka. Tim inilah yang diharapkan oleh PT. Ceria mampu memberi penjelasan kepada masyarakat tentang konsep pengelolaan blok lapao-pao. Tim ini jugalah yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, khususnya masalah klaim lahan masyarakat. Padahal faktanya, pemicu dari pro dan kontra masyarakat Blok Lapao-pao adalah Tim Sosialisasi itu sendiri.

Dalam menjawab beberapa pertanyaan Pansus, beberapa tanggapan dari perwakilan PT. Ceria sangat layak dikritisi, tapi tidak dilakukan oleh pansus. Contoh, soal penyelesain konflik lahan yang dengan enteng dutanggapi pihak PT. Ceria dengan mengatakan bahwa SKT di Blok Lapao-pao lebih luas dari luas lahan konsesi INCO itu sendiri. Seharusnya pansus mengejarnya dengan pertanyaan; siapa yang telah melakukan verifikasi dan mana bukti verifikasinya. Begitu pula ketika PT. Ceria menjawab pertanyaan pansus mengenai apakah ada kemungkinan PT. Ceria melakukan pengiriman ore keluar negeri sebelum pabrik berdiri, lalu di jawab oleh PT. Ceria bahwa sebagai pengusaha kemungkinan itu ada tergantung undang-undang apakah melarang atau membolehkan. Seharusnya pansus mempertanyakan bagaimana mungkin pernyataan PT. Ceria ini berbeda dengan pernyataan Bupati dalam rapat paripurna bahwa tidak akan ada kegiatan produksi sebelum pabrik berdiri.

Pada akhirnya, pansus Blok Lapao-pao yang awalnya menjadi tumpuan harapan masyarakat, khususnya kelompok kontra untuk mencari solusi terbaik, nyatanya malah tiba-tiba memberi dukungan penuh kepada PT. Ceria setelah mendapat presentase kurang lebih dua jam. Dalam rapat antara pansus dan PT. Ceria. terkesan bahwa semua permasalahan telah didapatkan solusinya. Padahal substansi dari keinginan masyarakat Blok Lapao-pao yang belum menerima konsep PT. Ceria sama sekali belum tersentuh dengan baik.

Alhasil, Pansus Blok Lapao-pao telah mengeluarkan 5 rekomendasi kepada pihak eksekutif yang intinya mendukung kebijakan Bupati Kolaka dan berharap PT. Ceria agar melakukan percepatan kegiatan di Blok Lapao-pao. Hasil keputusan Pansus ini bukanlah jaminan bahwa permasalahan di Blok Lapao-pao telah menemukan titik terang. Bahkan keputusan tersebut semakin memperkuat asumsi yang berkembang di kalangan masyarakat luas bahwa sebagian besar anggota pansus hanya menjadikan masalah Blok lapao-pao sebagai alat bargaining dengan pihak PT. Ceria dan itu justru telah menutup kemungkinan negoisasi antara pihak masyarakat kontra dengan pihak PT. Ceria.

Disamping itu, ada perkembangan baru yang muncul sehari setelah kunjungan pansus di Wolo, yaitu beradarnya foto copy surat penolakan 13 Kepala Desa atas PT. Ceria yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 2 Pebruari 2012. Penolakan tersebut dilakukan sebagai reaksi dari tidak dilibatkannya mereka dalam pembahasan Blok Lapao-pao selama ini.

Berdasarkan data-data diatas kami dari Forum Masyarakat Blok Lapao-pao menyimpulkan, Bahwa kehadiran PT. Ceria Nugraha Indotama untuk mengelola Blok lapao-pao, faktanya telah menghasilkan banyak masalah, khususnya dalam hal kerukunan hidup masyarakat Kecamatan Wolo sehingga jauh dari harapan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Wolo. Untuk itu menyikapi situasi dan kondisi yang yang demikian, kami dari Forum Masyarakat Kecamatan Wolo menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak pengelolaan Blok Lapao-pao oleh PT. Ceria Nugraha Indotama.
  2. Mendesak kepada Bupati Kolaka untuk segara mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ceria Nugraha Indotama dalam waktu 7 kali 24 Jam.
  3. Menuntut komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka agar siapapun yang akan mengelola Blok Lapao-pao nantinya, dapat memberikan garansi; bahwa pengelolaan tambang nikel di Blok Lapao-pao benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya secara menyeluruh, serta tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat mengganggu kedamaian dan ketenteraman masyarakat Blok Lapao-pao.
  4. Menuntut kepada Badan Usaha apapun yang akan mengelola Blok Lapao-pao nantinya; bahwa sebelum melakukan kegiatan Penambangan di wilayah tersebut harus melalui persetujuan masyarakat atau perwakilan masyarakat secara tertulis dan berkekuatan hukum (akte notaris), sebagai berikut:

1)     Bersedia memberi konpensasi yang layak kepada seluruh masyarakat penerima dampak       diwilayah Blok Lapao-pao dan sekitarnya.

2)     Bersedia memberi kompensasi (bagi hasil) atas lahan masyarakat yang berada di wilayah Blok Lapao-pao.

3)     Bersedia melibatkan koperasi atau lembaga-lembaga usaha masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan tambang di Blok Lapao-pao.

Demikianlah pernyataan sikap kami yang telah kami pertimbangkan melalui berbagai aspek demi kepentingan dan ketenteraman masyarakat Kecamatan Wolo khususnya dan masyarakat Kabupaten Kolaka secara umum.

Kolaka, 06 Maret 2012

Atas Nama Masyarakat Kecamatan Wolo

FORMAL

One thought on “Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Blok Lapao-pao

  1. apa yang dilaukukan oleh kawan2 kawan forum masyarakat blok Lapao-pao adalah tindakan yang benar dan ini adalah pembelajaran bagi kt semua apa yg dilakukan oleh pt ceria adalah hal yg coba dilakukan sm seperti pertambangan yang lainnya yaitu mencoba menbodohi dengan upaya memperkecil keuntungan serta investasi dengan mendapatkan keuntungan yg besar .
    adapun itu sebagai tambahan kata dari sy saitu lawan…………….rakyat bersatu tak bisa dikalahkan…….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s