Refleksi 40 Tahun Ponrewaru – 1

memasuki tahun ke-40 usia ke-ponrewaru-an kita semua, maka sudah tentu, sudah seharusnya, kampung Ponrewaru kita ini tidak lagi sekadar difahami sebagai sebuah institusi tradisional yang hanya dibingkai oleh tradisi kekeluargaan-isme semata. Kampung ponrewaru mau tak mau telah menjadi bahagian dari birokrasi negara modern, dimana pemerintah desa tidak cukup hanya memainkan legitimasi simbolik dan sosial, tetapi juga harus membangun legitimasi yang lahir dari dimensi kinerja politik dan kinerja ekonomi serta “nilai” yang telah menjadi konsensus umum keponrean kita.

Dalam konteks Kepemimpinan desa kita ini, dan oleh karena prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat yang harus senantiasa diterapkan , maka marilah kita bangun komitmen bersama bahwa, kedepan, adalah tugas kita bersama, khususnya siapapun yang menjadi kepala desa, untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik itu secara sungguh-sungguh.

1. AKUNTABILITAS             

Akuntabiltas yang dimaksudkan disini adalah penyelenggaraan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Secara gampang, pemerintah desa disebut akuntabel bila menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan visi awal yang telah dicanangkan dan disepakti oleh masyarakat, tidak melakukan penyimpangan, tidak memanfaatkan potensi-potensi desa untuk kekayaan pribadi, dan seterusnya. Dalam perspektif ini, Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah oleh rakyat harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sejujur-jujurnya. BPD secara khusus adalah aktor utama yang berkewajiban melakukan kontrol dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa, bukan sekedar menjadi stempel kepala desa. Dalam melakukan kontrol kebijakan dan keuangan, BPD mempunyai kewenangan dan hak untuk menyatakan pendapat, dengar pendapat, bertanya, dan memanggil kepala desa. Ketika ruang BPD ini dimainkan dengan baik secara institusional, maka badan perwakilan masyarakat itu notabene akan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Sebaliknya, kepala desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak hanya kepada BPD, melainkan juga kepada masyarakat.

2. TRANSPARANSI

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang disediakan untuk dipahami serta dapat dipantau atau menerima umpan balik dari masyarakat. Ketika kepala desa berdiri dimimbar jum’at misalnya, momen itu sebaiknya tidak hanya dijadikan sebagai arena “kuliah umum” mengenai kemuliaan persatuan atau sekedar ajang pendelegasian tugas gotong royong. Alangkah bagusnya jika momen seperti itu sesekali digunakan juga untuk menyampaikan laporan keuangan desa kepada warga, misalnya laporan realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2010 atau laporan keuangan mengenai proyek sarana infrastruktur desa, dan seterusnya. Kita harus berani membangun budaya transparansi seperti itu, sebab spirit partisipasi swadaya masyarakat terhadap program-program desa sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat pemerintahnya. Ketika transparansi tidak dilakukan lalu muncul suara-suara sumbang bahkan mungkin saja gejolak ditengah masyarakat, maka itulah konsekwensi yang harus diterima.

3. PARTISIPASI

Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk pada BPD atau pemerintah desa. Pemberian mandat bersifat parsial, yaitu mendudukan wakilnya untuk membahas dan memutuskan urusan publik di lembaga formal pemerintahan. Sedangkan hak politik tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan. Untuk itu, adalah hak setiap warga untuk terus menerus mengawasi lembaga perwakilan dan pemerintahan agar bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Partisipasi harus memungkinkan warga terlibat secara sistemik dan terus menerus dalam pengambilan keputusan publik. Secara substantif, partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Kedua, akses, yaitu setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. Ketiga, kontrol, yaitu setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Selain dari 3 prinsip dasar Good Governance tersebut diatas, kepekaan responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa juga sangat dibutuhkan. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa (perdes). Kebiasaan pemerintah desa yang mengambil kebijakan berdasarkan preferensi segelintir elite atau hanya bersandar pada keinginan kepala desa sendiri, harus kita rubah. Kita harus selalu duduk bersama, mengkaji dan berdiskusi. Apakah betul misalnya, pembangunan prasarana fisik desa -yang selama ini menjadi tolak ukur penilaian kita terhadap sukses tidaknya seorang kepala desa- merupakan kebutuhan mendesak (prioritas) seluruh warga masyarakat? Apakah keadaan kesejahteraan masyarakat kita semakin membaik dari tahun ketahun, atau tidak? Bagaimana dengan moralitas atau icon religious yang selama ini kerap membuat kita bangga dan merasa bebeda dengan komunitas lain?

Wal akhir, memang TIDAK MUDAH MENJADI KEPALA DESA PONRE WARU. Sebab selain hal-hal penting yang sudah kita urai diatas tadi, ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya yang harus terus dijaga, yaitu AKHLAK . Apa boleh buat, desa tercinta kita ini, -yang dengan latar belakang dan sejarahnya tersendiri- terlanjur telah menyandang predikat sebagai desa dengan masyarakatnya yang ISLAMI.

Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati pembaca. Wassalam!!

3 thoughts on “Refleksi 40 Tahun Ponrewaru – 1

  1. saya…adalah salah satu orang yang mengagumi tindakan beliau yaitu p.passeng ( puang passeng ) beliau adalah salah satu kakek saya….yg keturunan dari ponre (desa ciro ) , demi menyelamatkan rakyatnya beliau hijrah dan membawa rakyatnya pindah ke ponrewaru yg artinya adalah PONRE BARU , arti dari pada ponre sendiri adalah PORE ( jadi/ kuat ) sayang saya tidak sempat melihat beliau,saya hanya mendengar dari cerita orang tua saya ,saya sekarang berdomisili di Balikpapan….salam kenal buat keturunan puang paseng ….saya sendiri adalah cucu dari Puang tekko dan Puang rakka dari PONRE

  2. luar biasa….ternyata kakek saya juga adalah salah satu pelaku sejarah di tanah bone….saya bangga punya beliau….terima kasih banyak buat pencatat sejarah….

  3. Sumpah, saya angkat topi terhadap blog ini, sungguh isinya sangat nasionalis, sangat membuka fikiran siapa saja yang membacanya, sangat inspiratif, dari habis sholat maghrib saya buka, sampai sekrng sudh bunyi ayam saya belum mengantuk baca semua isinya, lw bleh tahu admin blog ini sapa ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s