Amir Sahaka gantikan Buhari Matta sebagai Bupati Kolaka

KENDARINEWS.COM: Wakil Bupati Kolaka Amir Sahaka (AM), akhirnya mengambil alih puncuk pimpinan di Bumi Mekongga dari tangan Buhari Matta (BM). Ketua DPD PAN Kolaka ini, menjadi pelaksanan tugas bupati, setelah BM dinonaktifkan posisinya sebagai bupati oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Pemberhentian sementara BM tersebut sesuai Keputusan Mendagri (Kepmen) Nomor 131.74-2740 tahun 2013.
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raidonysar Moenek menjelaskan, pemberhentian sementara BM terkait kasus dugaan korupsi penjualan nikel kadar rendah di Kabupaten Kolaka Tahun 2010. Bahkan saat ini, kasus BM sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari.

“Pejabat manapun akan mendapat sanksi jika tersandung masalah hukum apalagi berstatus sebagai terdakwa. Tapi, itu bersifat sementara hingga ada keputusan hukum tetap dari pelaku yang terlibat dalam perkara hukum,” kata Raidonysar Moenek saat ditemui di Jakarta kemarin.

Raidonysar mengatakan agar roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka berjalan, Mendagri telah menyerahkan SK pelaksana tugas sementara kepada Gubernur Sultra H Nur Alam, pada 5 April 2013. Rencananya, hari ini (10/4), Gubernur penyerahan SK kepada Amir Sahaka.

“Suratnya telah kami serahkan, selanjutnya menjadi tugas gubernur, untuk menyerahkan atau melakukan proses atas perintah yang telah dikeluarkan. Misalnya, menginstruksikan tugas sementara dilaksanakan oleh wakil Bupati yaitu Amir Sahaka,” jelas Dony sapaan akrab Raidonysar.

Dony juga menegaskan dengan keluarnya SK Mendagri tersebut maka tidak boleh ada pihak yang melakukan penolakan,  sebab semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk PP Nomor 6 Tahun 2005.

“Sekarang, tinggal bagaimana semuanya bisa cepat diselesaikan. Saya mengharapkan, semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan, biarlah masalah ini diselesaikan dengan proses hukum. Bagaimana proses hukum dari Bupati, kan akan dibuktikan dalam sidang di pengadilan Tipikor Kendari,” terangnya.

Ia menambahkan, Gubernur harus bisa memberikan pencerahan untuk mencegah segala sesuatu yang bisa memperkeruh suasana. Misalnya, masyarakat tidak saling memprovokasi, menjaga ketenangan di daerah, stabilitas daerah. “Intinya jika terdapat gejala kurang bagus, maka kedua pihak harus saling mengendalikan diri,” harapnya.

Terkait kepastian penyerahan SK penunjukan Amir Sahaka,  sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka, Kabag Humas Setprov Sultra, Kusnandi mengungkap  jika proses penyerahan SK telah diagendakan hari ini (10/4), sekitar pukul 00.00 Wita, di Gedung DPRD Kolaka.  Karena hanya pelaksana tugas, maka tidak akan ada seremoni pelantikan atau pun pengambilan sumpah jabatan selaku bupati Kolaka.

“Pak Gub (Gubernur,red) akan ke Kolaka besok (hari ini-red). Beliau akan membawa sendiri SK Amir Sahaka dan menyerahkan langsung pada yang bersangkutan. Jadi hanya penyerahan SK sebagai pelaksana tugas bupati,” kata Kusnadi, kemarin.

Dikatakan, tidak akan ada pelantikan, karena agendanya hanya penyerahan SK. Menurut Kusnadi, memang sudah begitu adanya. Sebab, Amir Sahaka hanya pelaksana tugas  yang tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Mengapa demikian? Karena dalam aturan perundang-undangan tidak membolehkan.

Karo Hukum Setprov, Sarifuddin Safaa SH MM  menambahkan, kalau seorang Plt tidak dilantik lagi tetapi hanya diserahi SK untuk melanjutkan roda pemerintahan. Berbeda halnya jika Amir Sahaka ditunjuk sebagai penjabat (Pj) bupati, maka harus dilantik. Tapi karena hanya Plt, cukup dengan sebuah SK saja sesuai aturan yang ada di UU nomor 32 tahun 2004. “Bedakan pelaksana tugas dan penjabat bupati. Kalau penjabat bupati, itu dilantik, tapi pelaksana tugas, tidak. Hanya dikasih SK. Seperti Koltim karena disana ditunjuk Pj, jadi akan ada pelantikan,” tandasnya.

Sementara pantauan suasana jelang penyerahan SK pelaksana tugas Amir Sahaka, oleh Gubernur Nur Alam,  di gedung DPRD Kolaka tadi malam, mulai terlihat ramai.

Sejumlah buket, ucapan selama kepada Amir Sahaka, selaku pelaksana tugas Bupati Kolaka, menghiasi halaman masuk kantor DPRD Kolaka. Hanya saja ucapan selamat terlihat masih kalangan terbatas. Untuk SKPD hanya terlihat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, dan sejumlah UPTD Diknas kecamatan, kalangan pengusaha dan swasta. Sementara SKPD lainnya tak terlihat.

Seperti diketahui, Keputusan keluarnya SK tersebut, akibat kasus korupsi pemerintah Kabupaten Kolaka menerima penyerahan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dari PT INCO sebanyak +222.000 weight Matriktron (WMT), tanggal 28 Juni 2010 nikel kadar rendah itu, dijual oleh Bupati Kolaka kepada PT Kolaka Mining Internasional (KMI) dengan harga US$ 10,00/MT tanpa persetujuan DPRD Kolaka.

Untuk memperoleh harga yang wajar tanpa dilakukan penilaian terlebih dahulu, serta tidak dilakukan dengan mekanisme lelang sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 24.183.310.529,17 berdasarkan surat deputi kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor SR-167/D6/01/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan nikel (LGS) di Kabupaten Kolaka Tahun 2010.

Nah, Kejaksaan RI, melalui bidang tindak Pidana Khusus telah menetapkan Buhari Matta sebagai tersangka dan saat ini proses hukumnya mulai disidang di Pengadilan Tipikor Kendari sejak Rabu (3/4) lalu. (cr1/dri/KP

Buhari Matta dan Atto Sampetoding Terdakwa Korupsi

KENDARI, KOMPAS.com — Sidang perdana kasus jual beli nikel kadar rendah yang melibatkan Bupati Kolaka Buhari Matta di Pengadilan Negeri diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kolaka (AMPK), Rabu (3/4/2013).

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mendesak majelis hakim Tipikor untuk menahan kedua terdakwa yakni Bupati Kolaka, Buhari Matta dan Managing Director PT. Kolaka Mining Internasional, Atto Sakmiwata Sampetoding.

“Kami meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari agar segera menyidangkan perkara korupsi Bupati Kolaka, sekaligus menahan kedua terdakwa. Sebagai salah satu penegak hukum Pengadilan Tipikor harus konsisten dalam menjalankan tugasnya untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu, jangan hanya karena dia sebagai bupati ada pengecualian,” teriak Aswan, koordinator aksi AMPK Sultra di halaman Pengadilan Negeri Kendari, Rabu (3/4/2013).

Menurutnya, kedua terdakwa harus ditahan sebagai efek jera terhadap para pejabat publik agar tidak mudah melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya. Sebab, hingga kini masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kolaka.

“Daerah kami (Kolaka, red) sangat kaya dengan limpahan sumber daya alamnya, namun masih banyak warga yang belum menikmati hasilnya. Sebab, para pejabat dan kroninya memperkaya diri dengan menggadai sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan,” beber Aswan.

Tak hanya itu, massa AMPK juga mendesak pihak kejaksaan tinggi Sultra untuk segera memeriksa panitia lelang penjualan biji nikel kadar rendah. Massa menyebutkan, 10 nama dengan inisial pejabat daerah Kolaka yang ikut terlibat dalam kasus jual beli nikel kadar rendah di antaranya sekretaris daerah dan kepala Dinas Pertambangan.

“Kami berharap kasus ini tidak hanya berhenti sampai di Buhari Matta dan Atto, sebab kami berkeyakinan kasus ini dilakukan secara berjamaah,” tegas Aswan.
Kepala Humas Pengadilan Negeri Kendari, Yudi Prasetyo di hadapan pengunjukrasa mengaku, pihaknya akan bertindak secara adil dalam proses sidang yang melibatkan Bupati Kolaka.

“Silakan teman-teman mahasiswa memantau perkembangan sidang. Jika majelis hakim Tipikor menilai, terdakwa bisa ditahan, ya kami akan tahan. Tetapi saat ini, sidang baru akan dilaksanakan, jadi berikan kepercayaan kepada majelis hakim,” tegasnya.

Sementara itu, sidang perdana kasus korupsi jual beli nikel kadar rendah antara pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining Internasional belum digelar Pengadilan Tipikor karena kedua terdakwa belum memenuhi panggilan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Kolaka, Buhari Matta dan Managing Director PT Kolaka Mining Internasional, Atto Sakmiwata Sampetoding ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Pasalnya, dua orang itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 24 miliar dalam perkara jual beli nikel kadar rendah. Oleh Kejagung, dua orang tersangka tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.

Sumber Berita : http://kikiandipati.blogspot.com/2013/04/sidang-perdana-korupsi-bupati-kolaka.html#ixzz2Q4LhkPmt

Purnama Ponrewaru

Malam di Ponrewaru

Bulan putih awan putih

Benderang berarak merandai

Seperti gerombol santri menuju surau

Pucuk-pucuk jati bernari

Daun-daun kakao bernyanyi

Duhai lelaki pecinta mimpi

Kenapa kau termenung di tangga rumahmu?

Sedang rindukah kamu pada kekasihmu?

Entahlah, malam………..

Hatiku tiba-tiba seperti perawan merindu

Seperti padma yang mengapung di air beriak

Aku memang rindu

Aku rindu aku rindu

Aku rindu pada gadisku dulu

Kemana ia kini

Kenapa tak pernah kulihat lagi

setelah belasan tahun menemaniku tidur…………

Tidak mungkin kita bercinta, katamu

Cintaku lalu……..

lalu menjelma menjadi warna lain

Tidak lagi hitam putih

Tetapi warnanya liar

Seperti seekor elang lapar

Menukik tajam mematok bumi

terbang mengangkasa perkasa

Membahana merana

Kau dimana kau dimana?

Aku rindu

Aku rindu……..aku rindu………….

Tidakkah kau mengerti kesepianku ini?

IBSW Serahkan Bukti Pendukung Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kolaka

JAKARTA – Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menyerahkan bukti pendukung dugaan penyelewengan Pemanfaatan Low Grade Saprolite (LGS) bekas lahan PT Inco di Blok Pomalaa Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara yang melibatkan Bupati Kolaka, Buhari Matta. Bukti pendukung itu diserahkan langsung ke Sekretariat Kabinet (Sekab) dan diterima Sespri (Sekab), Sjahriati Rochmah, Jumat (31/8).

Chairman IBSW, Nova Andika mengatakan penyerahan bukti pendukung ini sekaligus mempertanyakan keberadaan surat izin pemeriksaan yang seharusnya sudah dilayangkan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk memproses kasus korupsi Pejabat Negara.

“Temuan dari investigasi yang dilakukan oleh IBSW ini untuk mencermati pemberitaan di berbagai media massa mengenai tuntutan dari berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan mahasiswa, LSM, dan penggiat anti korupsi terhadap penuntasan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Buhari Matta. Dan beliau berjanji kepada kami akan segera mengkoordinasikan untuk mengetahui apakah surat tersebut memang sudah masuk atau belum” kata Nova dalam rilisnya, Jumat (31/8).

Nova Andika membeberkan, bahwa dari hasil investigasi yang IBSW lakukan, ia mencermati beberapa fakta hukum dalam kasus tersebut, yaitu bahwa Kejaksaan Agung RI telah menetapkan Buhari Matta Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara sebagai Tersangka sejak bulan Juli tahun 2011, Kejaksaan Agung RI melalui penjelasan Resmi Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI (pada saat itu.juga telah menegaskan adanya perhitungan BPKP tentang kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Namun yang kami tidak mengerti, mengapa kini sudah 1 tahun kasus ini tidak juga kunjung diselesaikan, padahal menurut analisis hukum kami, jelas bahwa Bupati Kolaka tersebut telah diduga kuat memenuhi unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi,” Ujar Nova Andika.

Unsur-unsur tersebut, lanjutnya, meliputi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya orang lain, dan unsur merugikan keuangan negara. “Bupati Kolaka Buhari Matta tersebut dalam melakukan penjualan aset Pemkab Kolaka tanpa melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 WMT milik Pemkab Kolaka tersebut , tanpa persetujuan dari DPRD Kolaka, tidak melalui mekanisme lelang, jelas melawan hukum dengan melanggar undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara,” ucapnya.

Bupati Kolaka Buhari Matta juga dianggap telah memenuhi Unsur Merugikan Keuangan Negara karena telah menjual Nikel Kadar Rendah tanpa melakukan penilaian harga terlebih dahulu seharga US $10 tersebut, “Harga yang disepakati jauh dari harga wajar, dan menutup kemungkinan akan adanya pihak lain yang akan melakukan penawaran harga yang dapat menguntungkan Pemkab Kolaka,” katanya.

Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 WMT milik Pemkab Kolaka tersebut oleh Buhari Matta telah dijual kepada PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan harga US $10 per MT. Kemudian Nikel tersebut oleh PT. KMI dijual kembali kebeberapa perusahaan di China dengan kisaran harga US $37 s/d US $60, namun dilaporkan kepada Pemkab Kolaka oleh PT. KMI Nikel tersebut dijual ke China dengan kisaran harga US $25 s/d US $33, yang jelas-jelas merugikan keuangan daerah Pemkab Kolaka sebesar RP. 29, 957 Milyar (berdasarkan perhitungan internal Kejaksaan Agung sebagaimana dilansir berbagai media massa). “Bukti pendukung inilah yang kami laporkan ke Sekab,” ujarnya.

Selain itu IBSW juga mendatangi Kejaksaan Agung dan diterima oleh Yudi Indra Gunawan, Wakasubdit Hubungan Antar Lembaga, “sebelumnya kami juga sudah mendapatkan pertanyaan mengenai kasus ini dari teman-teman mahasiswa yang datang kemari beberapa hari yang lalu, oleh karenanya kami akan mengkoordinasikan dengan Jampidsus untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat permohonan izin tersebut,” Ujarnya.

Dari fakta-fakta tersebut telah terlihat semua unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, sehingga kami menuntut Presiden untuk segera mengeluarkan surat izin pemeriksaan kepada Kejaksaan Agung terhadap Buhari Matta, dan Kejaksaan Agung segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan.

Namun hingga kini setelah berjalan satu tahun semenjak ditetapkannya Bupati Kolaka sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, kasus ini tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan. “Kami akan membedah masalah ini untuk menemukan hambatanya ada dimana, yang menyebabkan kasus ini tidak kunjung selesai,dan terus melakukan tuntutan dan pemantauan agar kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor” ujar Nova. (jpnn)

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=138333#

Unjuk rasa Kamerad
Foto: IST
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan SBY jika ingin dikatakan berhasil tampaknya ditentukan oleh komitmen dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan janjinya yang tidak pandang bulu dalam pengentasan kasus korupsi. Masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah membuktikan janji Presiden SBY belum terlaksana.
Seperti yang terjadi dalam kasus korupsi Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Buhari Matta yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2011 lalu. Namun, sampai sekarang kasus ini berjalan ditempat, dengan alasan belum ada surat izin dari Presiden kepada Kejagung untuk memeriksa Buhari Matta. Hal ini menjadi pertanyaan dari Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD).
Sekitar 150 orang melakukan aksinya di Istana Negara dan Kejagung. Dalam aksinya mereka mempertanyakan kepada Kejagung sudah sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi Buhari Matta.
“Satu tahun lebih kasus ini menggantung di Kejagung, dan ini tidak bisa dibiarkan. Padahal Kapuspenkum Noor Rachmad pada waktu itu jelas menyatakan, bahwa Buhari Matta sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua KAMERAD, Vicky Fajar dalam orasinya, Kamis (30/8/2012).
Vicky juga mendesak Kejagung agar segera melimpahkan kasus korupsi Buhari Matta ke Pengadilan tanpa perlu menunggu surat izin dari Presiden RI. Karena lanjut Vicky kasus ini sudah berjalan lebih dari satu tahun, dan bukti-bukti sudah cukup jelas.
“Jangan sampai surat izin tersebut dijadikan alat untuk pelindung bagi koruptor seperti Buhari Matta,” tuturnya.
Sementara itu Presedium KAMERAD, Haris Pertama dalam pertemuannya dengan Wahyu Purnomo, Kabid Humbaga yang mewakili Kapuspenkum mempertanyakan proses penelusuran kasus tersebut sampai sejauh mana, sesuai dengan desakan dari massa AMPERA hari Selasa lalu.
“Kita ingin mempertanyakan kasus ini, karena yang kita pertanyakan ini kasus lama, bukan kasus baru. Harusnya penelusurannya lebih cepat,” jelas Haris.
Seperti diketahui, jika Buhari Matta, telah ditetapkan tersangka oleh Kejagung sejak 8 Juli 2011. Dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi penjualan Nikel kadar rendah milik pemerintahan Kabupaten Kolaka kepada PT. Kolaka Minang Internasioanl (PT KMI) pada 25 Juni 2010.
Kemudian, Pemkab Kolaka menerima penyerahan dan pemanfaatan Nikel kadar rendah dari PT INCO TBK. Penjualan tersebut dilakukan tanpa melalui proses lelang.Padahal, Nikel dari PT INCO TBK dijual ke PT KMI dengan harga 10.00 US/wmt. Kemudian dijual kembali kepada Cina, dengan harga USD 45 sampai USD 60 per MT yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai. Rp 29,957 miliar.
Kejagung yang diwakili oleh Wahyu Purnomo mengatakan akan tetap melakukan koordinasi dengan Tindak Pidana Khusus (Jampisus). Wahyu meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk bersabar.
“Akan kami pertanyakan, mudah-mudahan mendapat jawaban secepatanya. Agar tidak ada kesan, Kejagung mempetiesakan atau menenggelamkan kasus ini,” kata Wahyu Purnomo.

PERUSDA DI SOMASI KNPI

Perusda Menyerah Pada TRK
Written by Admin
Tuesday, 13 March 2012 – Hits : 0
KENDARINEWS.COM – Kolaka, Apa sebenarnya PT Tambang Rejeki Kolaka itu. Dengan mudahnya perusahaan pertambangan yang dikuasai ketua DPC PPP Kolaka ini mengolah lahan Perusda. Padahal, legalitas formal lahan tersebut merupakan milik Perusda. Bisa dikatakan TRK menyerobot lahan yang bukan haknya. Masalahnya jadi kompleks, karena Perusda tidak berkutik menghadapi terjangan TRK itu. Bahkan mungkin, Perusda tidak mau ambil pusing. Buktinya, TRK terus menambang, Perusda yang kena getahnya. Bahkan Organisasi Kepemudaan, KNPI Kolaka sampai mensomasi Perusda karena dianggap tidak becus mengelola IUPnya.

Somasi tersebut mau tidak mau, diakui oleh Perusda sendiri. Kabag Humas Perusda, Haning Abdullah, mengatakan apa yang terjadi di Perusda saat ini memang sudah sangat kompleks. Mulai dari setoran PAD perusahaan JO yang tertunggak, adanya PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) yang menambang secara ilegal di lahan IUP Perusda, keterlibatan oknum TNI yang mengintimidasi, hingga persoalan-persoalan lainnya yang membuat Perusda terseok-seok.

“Wajar saja kalau organisasi seperti KNPI atau LSM dan lainnya menyoroti Perusda. Karena memang ini merupakan perusahaan daerah. Milik masyarakat Kolaka,” kata Haning.

Mengenai persoalan TRK, Haning mengungkapkan bahwa hal itu sudah masuk ranah hukum. Bahkan mengenai legalitas kontrak Perusda dengan TRK pernah ditangani oleh Polres Kolaka. Namun Polres angkat tangan soal hal itu, karena persoalannya menyangkut kasus perdata. Sehingga hanya pengadilan tinggi yang mampu menyelesaikannya.

Karenanya, Haning mengatakan dalam waktu dekat akan menyurati PT. TRK untuk menghentikan aktivitasnya dan membayar kewajibannya ke Perusda yang selama ini tidak pernah disetorkan. Bahkan diketahui banyak ore dari wilayah IUP Perusda yang diekspor oleh TRK, dengan menggunakan dokumen IUPnya tanpa dilaporkan ke Perusda. Akibatnya, tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa pula kewajiban yang harus disetorkannya.

“Ini juga salahnya surveyor. Kemungkinan ada permainannya juga. Dia tidak periksa ore yang dikapalkan TRK yang kadang join cargo, tidak dia periksa asalnya dari mana,” kesal Haning.

Parahnya, saat ini pihak Perusda tidak berdaya menghadapi TRK. Sebab, disinyalir apa yang dilakukan TRK mempunyai tujuan tertentu yang berkaitan dengan bekingannya ataupun hubungan politik. Lebih lanjut Haning mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan divisi tambang Perusda, terungkap bahwa banyak ore yang kini berada di Jetti SSB, DRI dan lainnya, berasal dari wilayah IUP Perusda. Sehingga kini menjadi pantauan rutin Perusda. “Kita minta supaya perusahaan yang mengekspor ore dari lahan IUP Perusda itu disetorkan kewajibannya. Kalau tidak kita akan kasus hukumkan. Saat ini kita masih beri toleransi, tapi itu ada batas waktunya,” ujar Haning kemarin (12/3).

Persoalan yang ada di tubuh Perusda saat ini kata Haning, bukan kesalahan manajemen saat ini. Tetapi kesalahan dari periode-periode sebelumnya. Yang mana banyak di keluarkan SPK tidak jelas dan adanya keterlibatan oknum orang dalam Perusda sendiri. Sehingga menambah rumit kondisi saat ini. “Kalau persoalan TRK, lain lagi masalahnya. Ini persoalan hukum,” katanya.(KENDARI POS)

 

Perusda Berikan Apreseasi Atas Somasi KNPI

Oleh: Media Sultra
Kamis, 15 Maret 2012, 02:30 WIB

INILAH.COM, Kolaka – Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka memberikan apreseasi atas surat somasi yang dibuat DPK KNPI Kolaka, terkait pengelolaan tambang di Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perusda.

“Kami tidak memungkiri adanya kejadian sebagaimana somasi KNPI dan itu menjadi permasalahan selama ini,”kata Kabag Humas Perusda Aneka Usaha, Haning Abdullah, Rabu (14/3).

Haning menegaskan, sampai saat ini belum ada MoU antara Perusda dan TRK. Perusda juga tegas menyurati TRK dengan nomor 046/PD-AU/III/2012, perihal penambangan, pengangkutan dan penjualan ore dari areal IUP Perusda, tertanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani Plt Dirut Perusda, Yan Iswan B.M.Sc dan diketahui ketua Badan Pengawas Perusda, Syarifuddin Lappase.

“Tidak benar pada IUP Perusda terjadi monopoli kegiatan penambangan dengan cara memberlakukan kemitraan atau JO tunggal,”kata Haning.

Dalam surat Perusda ditujukan ke Dirut TRK menyatakan, apabila TRK ingin melakukan kemitraan dengan Perusda maka harus memenuhi syarat-syarat yakni pertama, membuat MoU dengan Perusda untuk menentukan hak dan kewajibannya, kedua melaporkan jumlah ore yang diproduksi dan telah dijual/dikapalkan dari lahan Perusda.

Ketiga membayar segala kewajiban sehubungan pelaksanaan pertambangan dan penjualan ore dari lahan Perusda, serta keempat tidak lagi melakukan penjualan/ekspor ore milik Perusda dengan menggunakan dokumen TRK. Perusda menegaskan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka diperingatkan kepada Pimpinan TRK agar segera menghentikan segala aktivitas penambangan, pengangkutan ore serta pengapalan/penjualan ore yang diproduksi secara ilegal diatas IUP Perusda.

Haning juga membantah tuntutan KNPI yang mengharapkan Perusda tidak melibatkan oknum TNI dari areal pertambangan karena dikwatirkan terjadi penyalagunaan tupoksi dan merusak citra TNI sebagai aparat pertahanan negara yang profesional. Menurutnya, sampai saat ini Perusda tidak pernah meminta pengamanan dari TNI karena itu bukan ranahnya dan TNI bertugas dalam hal pertahanan negara.

Begitupun terkait pernyataan KNPI bahwa Perusda mendapat USD 9/MT pada JO nya Haning mengungkapkan bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah Perusda hanya mendapat USD 7,2/MT, didalamnya sudah masuk royalty, Jaminan reklamasi, CSR dan maintennes. Dari USD 7,2 terdapat 4 dollar yang dibagi 70 persen masuk PAD dan sisanya 30 persen adalah dana operasional Perusda termasuk dana cadangan.

“Sehingga jika ada yang menjual ore tanpa persetujuan Perusda, berarti Perusda dirugikan 4 dollar/Metrik ton, termasuk jaminan reklamasi dan CSR. Kalau ada 9 dollar sebagaimana dikatakan ketua KNPI, berarti itu JO yang men JO kan lagi dan bukan dari Perusda,”ungkap Haning.[dit]

Dialog Pro Kontra Blok Lapao-pao

Paseng Gerilyawan

pemerintah desa di blok lapao pao dgn penawaran kompensasi 10 M/thn perdesa ktk tlh terjadi kegiatan produksi tambang di hakimi tlh merugikan masyrkt, membodohi, mengkhianati sejarah, menggadaikan hak2 masyrkt, memperkaya diri sendiri dll tudingan yg aaasik skali, lalu lahirlah pansus DPRD yg rekomendasi akhirx antara lain : mengapresiasi dgn baik kegiatan penambangan PT ceria di blok lapao pao krn telah sesuai dng mekanisme n prosedur hukum yg ada dan meminta kepada PT Pemda n perusahaan utk mengakomodir hak2 masyakat di atas wilayah tambang Tsb.

Menyikapi rekomendasi DPRD tsb Pemda membentuk tim terpadu yg t’diri dr unsur Pemda, TNI n Polri utk melakukan infentarisasi n verifikasi scr lansung terhadap klaim kepemilikan/hak masyrkt di atas tanah eks.PT. IncO tsb, hal yg dr awal di tolak olh pemerintah desa selaku salah 1 pihak yg jg paling tw pakta di lapangan bhw ktk hal t’sebut t’jadi mk akan sdikit skali msyrkt yg akan mendptkan kompensasi di atas lahan tsb krn tdk memiliki bukti atas klim kepemilikan yg bs di buktikan scr hukum sementara qt berada dlm aturan main wilayah hukum bukan dlm wilayah nafsu, keinginan n pikiran sendiri2.Konsekwensi dr rekomendasi pansus n t’bentukx tim terpadu tsb adlh bg wrg yg benar2 memiliki dasar bukti kepemilikan n sah secara hukam mk berhak melakukan negosiasi secr lansung terhdp perusahaan n bagi wrg yg klaimx tdk bs dibuktikan secara hukum mk di persilahkan utk mengundurkan diri dr perebutan rupiah, Logis !

Mslhnya skrang brapa % masyrkt yg mempunyai bukti hukum di atas tanah tersebut ???

Dampak sprti apa yg akn terjadi jika t’nyata hanya 10% dr jumlah msyrkt yg mampu membuktikan legalitas di atas lahan tambang tsb ???

Yg lebih mengkhawatirkan lg terindikasi dgn sngt kuat bhw slh 1 desa di blok lapao2 tlh merekayasa SKT utk dijadikan alat bukti akal2an kepemilikan dgn menscan tanda tangan slh seorng mantan kepala desa di atas ratusan lmbr SKT tsb n konsekwensi hukumx ktk benar2 t’bukti adalah Pidana …

tp mari mencoba berpikir positif bhw ini adlh warna warni idealisme yg b’sih n perjuangan yg jjur untuk kepentingan masyarakat. Hahhahhay !!! Slm perjuangan, MERDEKA !!!”

Ihwan Kadir

Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Ponre,Pemimpin rakyat Ponre dimana saya adalah bagian didalamnya karena saya telah ditakdirkan untuk lahir, besar, dan beranak pinak disitu sehingga tumbuh subur rasa cinta padanya yang oleh sebab rasa cinta itu saya tidak bisa apatis dengan seluruh dinamikanya, meski saya sangat faham bahwa diam adalah cara yang secara turun temurun telah terbukti paling aman di ponre waru ini. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa dari pendapat bapak terpaksa saya koreksi karena menurut saya pendapat bapak memang butuh dikoreksi karena bapak adalah pemimpin kami dimana kami juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang diatas, bilamana kami tidak mengamalkan perintah untuk saling mengingatkan sesama hamba yang sudah pasti tidak luput dari kekhilafan ini.

Berukut Koreksi Saya:

1. Soal Pansus.Pansus ini terbentuk oleh desakan mahasiswa (HMI) yang menyorot Bupati soal legalitas PT. Ceria. Namun tidak lama setelah pembentukannya, terjadi gejolak politik dimana koalisi partai penggusung H. Buhari Matta (calon gubernur sultra) menarik para kadernya dari pansus sehingga di tubuh pansus sendiri terjadi pro dan kontra. Indikasi pansus ‘masuk angin’ ini mulai tercium ketika terjadi pertemuan tertutup di Rujab Bupati Kolaka antara Bupati, beberapa anggota DPRD (pansus), Atto Sampetoding dan Prof. Abrar Saleng, (Pemilik PT. Ceria dan guru besar yang bapak kagumi sebagai orang yang sangat baik itu), membahas soal Blok Lapao-pao. Sejak itulah pansus mulai kehilangan ‘roh kebenaran’ dan seterusnya mengeluarkan rekomendasi yang sama sekali tidak menyentuh esesnsi pembentukannya yakni soal legalitas dan syarat2 yang diajukan oleh sebagian masyarakat yang tidak menerima konsep 7210 yang bapak gagas secara tergesa-gesa itu. (7 kapal sampel, 2 milyar untuk pembangunan desa dan 10 milyar kompensasi dalam bentuk janji).

2. Verifikasi, hal yang bapak tolak dari awal itu adalah kekeliruan juga. Karena dengan adanya verifikasi, identifikasi mengenai masyarakat yang memiliki hak atas lahan dan yang tidak memiliki hak atas lahan menjadi jelas.

3. Kekhawatiran bhw ktk hal t’sebut t’jadi mk akan sdikit skali msyrkt yg akan mendptkan kompensasi, itu juga tidak mendasar, sebab konpensasi adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat setempat dari perusahaan yang telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi alam yang sudah pasti menimbulkan efek negative tidak hanya bagi kelestarian alam sendiri tetapi lebih-lebih multy negative effect bagi penduduk disekitarnya. Itulah logika kompensasi (CSR) yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan lahan. Adapun soal lahan? Itu adalah hak lain diluar dari kompensasi. Ketika suatu lahan telah mendapatkan pengakuan baik secara yuridis formal maupun legitimasi (konsensus) pemerintah setempat, maka secara otomatis lahan tersebut juga memiliki hak tersendiri, entah ganti rugi, bagi hasil, fee atau apalah namanya. Jadi, kesimpulan bapak tentang hak kompensasi/lahan seperti yang diatas itu benar-benar tidak bisa masuk dengan logika berfikir saya. Masa iya seorang pemimpin yang seharusnya mengedepankan perlindungan pada hak-hak rakyatnya justru malah melemahkannya dengan menjatuhkan vonis lebih awal bahwa legalitas lahan rakyatnya lemah, cacat hukum dan tidak layak diperhitungkan oleh PT. Ceria. Coba kalau bapak lakukan yang sebaliknya, back up masyarakat bapak seoptimal mungkin, dengan kekuatan legitimasi kepemimpinan bapak serta kekuatan persatuan masyarakat ponre lalu secara selaras perpaduan kekuatan itu digunakan untuk negoisasi dengan pihak manapun, saya yakin selain secara pribadi bapak bisa mendapatkan sesuatu yang layak, masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi notabene sebagai penerima dampak, masyarakat yang legalitas (legitimasi) lahannya jelas, juga dana pembangunan desa, semua bisa kita peroleh.

4. Ya. melakukan negosiasi secr lansung terhdp perusahaan. Itulah yang telah dilakukan oleh wrg yg benar2 memiliki dasar bukti kepemilikan n sah secara hukum melalui forum yang mereka telah bentuk, dimana saya sendiri oleh tokoh-tokoh forum tersebut dipercayakan sebagai juru bicara dalam beberapa negoisasi tersebut. Keinginan-keinginan warga ini pulalah yang sampai saat ini belum menemukan solusi karena pihak PT. Ceria tetap bertahan pada konsep yang bapak dengan kawan2 bapak telah tandatangani kesepakatannya dimakassar dengan mengatasnamakan seluruh masyarakat Blok Lapao-pao, yang sayang sungguh sayang bapak-bapak tidak meminta dulu persetujuan tokoh-tokoh pemilik lahan tersebut secara benar. Kalau bapak-bapak mau sadar, esensi dari pro kontra blok lapao-pao ini adalah pada konsep. Konsepnya Bapak-bapak yang kemudian menjadi kesepakatn bersama dengan Pemda dan PT. Ceria itu telah terbukti tidak mewakili rasa keadilan semua pihak sehingga muncul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahwa ada kepentingan politik Nur Alam, itu sama persis dengan keadaannya kepentingan politik Buhari Matta yang sama-sama akan bertarung di pilgub nanti. Bahwa ada sejumlah dana dan komitmen yang telah beredar antara segelintir masyarakat dengan perusahaan-perusahaan lain sebelum keberadaan PT. Ceria, itu juga tidak salah. Namun menurut saya semua kepentingan itu bisa terakomodir dengan baik andaikata ada proses duduk bersama dalam perumusan konsep pengelolaan Blok Lapao-pao. Sungguh sayang proses saling membuka diri itu tidak tarjadi hingga kemudian sekitar 700 massa melakukan unjuk rasa dan menyatakan sikap tegas menolak PT. Ceria dan menuntut bupati Kolaka mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ceria dalam jangka 7 kali 24 jam. Apakah dengan dipanggilnya 13 kepala desa menghadap dikantor bupati lalu 11 Kepala Desa kemudian bertanda tangan mencabut pernyataan surat penolakannya terhadap PT. Ceria yang ditujukan kepada Gubernur beberapa waktu lalu duanggap telah menyelesaikan masalah?? Tentu tidak sesederhana itu, dan kita belum tahu apa yang terjadi berikutnya…………..??? O ya, bagi yang tidak lolos verifikasipun tidaklah harus angkat kaki dari perebutan rupiah. Memiliki lahan atau tidak, tetap saja semuannya akan menerima dampak negativ tambang, dan untuk itu masyarakat harus dibayar mahal oleh perusahaan…….
5. “Mslhnya skrang brapa % masyrkt yg mempunyai bukti hukum di atas tanah tersebut ???”
Tim Verifikasilah yang nanti akan menentukan berapa persen sebetulnya masyarakat yang memiliki bukti hukum atas tanah tersebut. Verifikasi adalah hal yang seharusnya dilakukan (bukan justru ditolak) olh pemerintah desa selaku salah 1 pihak yg jg paling tw pakta di lapangan. Tugas bapak adalah mendampingi rakyatnya jangan sampai diperlakukan tidak adil oleh Tim Verifikasi..
6. “Dampak sprti apa yg akn terjadi jika t’nyata hanya 10% dr jumlah msyrkt yg mampu membuktikan legalitas di atas lahan tambang tsb ???”
Jika misalnya hanya 10 % dr jumlah msyrkt yg mampu membuktikan legalitas di atas lahan tambang tsb, maka hanya 10 % pulalah yang berhak mendapatkan hak atas lahan mereka berupa ganti rugi, bagi hasil, fee atau apalah namanya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan CSR Perusahaan yang mekanismenya memang sudah jelas aturannya di dalam undang-undang.
Konpensasi adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat setempat dari perusahaan yang telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi alam yang sudah pasti menimbulkan efek negative tidak hanya bagi kelestarian alam itu sendiri tetapi lebih-lebih multy negative effect bagi penduduk disekitarnya. Itulah logika kompensasi (CSR) yang sekali lagi tidak ada hubungannya dengan hak kepemilikan lahan. Adapun soal lahan? Itu adalah hak lain diluar dari kompensasi. Ketika suatu lahan telah mendapatkan pengakuan baik secara yuridis formal ataupun legitimasi (konsensus) pemerintah setempat, maka secara otomatis lahan tersebut juga memiliki hak tersendiri, entah ganti rugi, bagi hasil, fee atau apalah namanya..
7. “Yg lebih mengkhawatirkan lg terindikasi dgn sngt kuat bhw slh 1 desa di blok lapao2 tlh merekayasa SKT utk dijadikan alat bukti akal2an kepemilikan dgn menscan tanda tangan slh seorng mantan kepala desa di atas ratusan lmbr SKT tsb n konsekwensi hukumx ktk benar2 t’bukti adalah Pidana”.
Untuk indikasi tersebut, sebaiknya di buktikan saja scr hukum karena qt berada dlm aturan main wilayah hukum bukan dlm wilayah nafsu, keinginan n pikiran sendiri2. Sekali lagi saya hanya mengingatkan kata-kata bapak sendiri yang pernah bapak ajarkan kepada kami rakyat ponre melalui mimbar jumat: “Janganlah membangun kesimpulan diatas prasangka karena itu hanya layak dilakukan oleh seorang dukun”
8. “Trus lg msyrkt nda mw ngerti soal surat dirjen segala macam? yg merk mw tw mrk mendptkan apa it aja !”.
Masyarakat yang mana yang nda mw ngerti soal surat dirjen segala macam? Karena saya juga masyarakat. Ini lebih ironis lagi. Kenapa ketika status lahan masyarakat yang diangkat, bapak sebagai pemerintah paling getol menghadangnya dengan hukum formal sehingga rakyat tak mampu berbuat banyak, tetapi letika legalitas PT. Ceria dipersoalkan, bapak yang prestasi akademisnya “luar biasa”, tidak mau tahu soal itu. Padahal itu adalah hal yang sangat prinsipil untuk menjamin bahwa PT. Ceria benar-benar akan membangun pabrik sehingga dana 10 milyar yang telah meninabobokkan masyarakat bapak itu, benar-benar bisa di pertanggungjawabkan. Kalau dari sisi legalitas saja masih dipersoalkan oleh Negara (kementerian ESDM, dirjen minerba) bagaimana mungkin bapak bisa menjamin bahwa kelak masyarakat bapak akan di sejahterakan oleh pabrik tanah merah? Hal yang tidak bisa disangkali lagi adalah soal sampel 7 kapal dan surat pembatalan dirjen minerba yang bapak sendiri berusaha meyakinkan saya bahwa sampel seperti itu memang ada, serta surat dirjen itu palsu, pada faktanya sampel itu memang sebuah kebohongan dan surat dirjen itu ternyata memang benar adanya. Sekarang PT. Ceria sudah menyangkal dimana-mana soal sampel 7 kapal itu, begitupun Kadistamben sultra sudah membuat pernyataan resmi soal keabsahan surat dirjen itu. Mohon maaf, bapak harus secara gentle mengakui bahwa sikap korektif saya yang kemudian menjadi tudingan bapak kepada saya bahwa sikap saya itu hanyalah berupa fikiran yang dibangun diatas prasangka buruk dan hanya layak dilakukan oleh seorang dukun ternyata adalah sebuah pemikiran cerdas yang dibangun oleh keilmuan yang memadai. Beruntunglah masyarakat Ponre dengan sikap saya, karena dengan sikap saya dan teman-teman yang sefaham dengan saya, Ponre tetap dapat 2 milyar tanpa harus menjual tanahnya 7 kapal.
Wal akhir, salah satu yang membuat saya sebagai seorang rakyat tetap bangga pada bapak sebagai pemimpin saya, karena saya yang mungkin oleh oleh bapak dan masyarakat ponre telah di cap sebagai seorang pembangkang, secara pribadi tetap memberi saya lambaian tangan hangat serta senyum khas sebagaimana yang dulu saya dapatkan dari seorang sahabat kecil dan remaja saya, Awaluddin Paseng.
Mudah-mudahan Allah SWT kelak akan memperlihatkan kepada bapak bahwa sikap saya yang seperti ini bukanlah berangkat dari niat yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin……………..
Benar sekali kata bapak, “mari mencoba berpikir positif bhw ini adlh warna warni idealisme yg b’sih n perjuangan yg jjur untuk kepentingan masyarakat”.
Wassalam !!! Slm perjuangan, MERDEKA !!!
 Dari seorang rakyat yang mencintai pemimpinnya.

Suka · · Berhenti Mengikuti Kiriman · Rabu pukul 23:08

    • Paseng Gerilyawan

      sy menanggapi nda t’lalu panjang, mudah2an menyentuh substansi mslh : 1. Iya, msyrkt ponre nda mw tw soal surat dirjen dsb yg mrk tw ada isin dr bupati n tdk ada police line silahkan trus bekerja sepanjang mrk tdk dirugikan n sy jamin sampai sejauh ini msyrkt tdk mrs dirugikan sehingga kegiatan tambang jln trus n sy rasa diamnya msyrkt bkn krn tradisi diam krn orang ponre bukanlah masyarakat yg tdk kritis buta n tuli tp mrk diam bhkan mendukung PT. Ceria krn hak2 mrk sampai sejauh ini t’wakili n kalo mw bicara legalitas mungkin kegiatan pengambilan sample yg p’nah bang iwan lakukan dgn PT. Ponre jauh lebih ilegal jd lbih baik nda usah t’lalu jauh msuk kesana.. 2. Soal legalitas hak2 masyarakat inilah yg kami dampingi sejak awal sehingga terjadi kesepahaman dgn PT. Ceria soal kompensasi 10m/th/desa tnpa p’lu menunjukkan legalitas apapun,pemerintah desa tinggal menginfentarisasi klaim atas tanah tsb spy tdk t’jadi tumpang tindih lahan yg bs menimbulkan masalah lain, jd kalo ada yg nganggap sy melemahkan hak2 msyrkt mungkin bagus memilih topik yg lain utk memojokkan sy krn msyrkt sendiri bs menilai 3. Benar bhw masyakat/desa akan ttp mendptkan CSR krn itu kewajiban perusahaan tetapi yg kami inginkan adlah selain cSR mereka jg mendptkan kompensasi lansung dr lahan2 yg ada n kekuatan mrk akan lemah ktk hrs dihadapkan oran/orang krn fakta yurdis empirisnya mrk mmang lemah sy tdk mungkin memperhadapkan masyarakat yg lemah yg sy pimpin dgn tembok kekuasaan yg penuh dgn kepentingan, sampai akhirnya t’bentuk tim t’padu pemda yg akn turun memperivikasi klaim msyrkt sebagaimana yg diminta oleh porum yg bang iwan jubiri ktk ada pansus di wolo n sampai di sini pun sy ttap b’tahan utk 2 opsi n itu dikabulkan utk ponre . 5. Masalah pabrik sy ttap berkeyakinan bhw pabrik t’sebut akan ada n berdiri. 6. Masalah sampel benar bhw kesepkatan adlh 7 kpl adapun ketika lebih n itu akan di ambil seluruhnya dr ponre jika desa lain ttp blm t’buka ato peraturan mentri t’hdp larangan ekspor ore bln 5 nanti bs berubah n sy sdh mengkomunikasikan dgn perusahaan utk setiap kapal di hargai sbgmn hrg pasar saat ini 2 dlr/mtrik ton di tambah CSR 2 m. Ini saja yg penting barangkali, mudah2an sy ttp menjadi teman yg baik walo berbeda sikap krn trus terang kalo b’bicara gentle justru sy yg b’tanya ke bang iwan krn ktk diskusi trakhir di rumah n sy menyampaikan konsep sy sepakati utk ponre dgn perusahaan seingat sy bang iwan sampai mengatakan kalo begitu tdk ada mslh bahkan kalo mw di ambil semua skalipun sblm ada pabrik silahkan, koq tb2 di luar triak2 kalo konsep itu membodohi msyrkt dll ! Jd silahkan trus b’juang utk forum yg bang iwan jubiri n tlng di kesampingkan ponre dlm setiap pembahasan sprt yg qt sepakati wktu pansus di wolo n krna (maaf) mayoritas msyrkt ponre ttp mengamanahkan kpd sy utk memp’juangkan hak2 mrk, biarlahh masyarakat yg sama2 qt atasnamakan yg menilai n biarlah sejarah yg kelak mencatat siapa yg benar2 jujur b’pihak kpd msyrkt !!!
      Kemarin jam 0:35 melalui seluler · Suka · 1
    • Ardin MarennuBe the best lah sodara………

    • Fakta AmaliaDiskusi ni yang bagus, buka2an tapi tetap santun…

      Kemarin jam 3:58 melalui seluler · Suka
    • Anlin’k AnharYahh… Diskusi yg ilmiah… Jd toeri dialektika Hagel menyatakan bahwa setiap pase perkembangan dunia merupakan rentetan dari pase sebelumnya….intinya dialog dua orang sahabat diatas yg meski berbeda argumentasi dan konsepnya masing2, menjadikan sy yg masih muda ini memahami bahwa tenyata ungkapan yg menyatakan “perbedaan adalah rahmat” adalah benar adanya… Selamat berjuang bravo blok lapao-pao hormatq ANHAR

      Kemarin jam 4:27 melalui seluler · Suka
    • Paseng Gerilyawan

      T. Kasi utk seluruh saran yg konstruktif, harapan sy mari trus berjuang utk idealisme yg qt usung, sampaikan konsep n idealisme it tanpa p’lu menyerang, menjatuhkan n menjelekkan orang lain, krn seseorang tdklah hina krn cercaan tdk pula mulia krna sanjungan seseorang, jujur knp sy mls b’komentar di group ini krn kdng sy meliat koment2 yg ada tdklah mendidik n membangun bahkan kdng disampaikan tanpa data yg bs di p’tanggung jawabkan secara ilmiah n minta maaf jika sekiranya koment sy ada yg tdk mengenakkan, sy sdh brusaha menahan diri tp toh akhirnya sy ttaplah manusia biasa yg jg bs t’pancing oleh sesuatu n lain hal, segala sesuatu pasti akan ada akhirx, qt b’doa di balik segala upaya qt mudah2an hasil akhirnya adlh kebaikan !
      Kemarin jam 5:09 melalui seluler · Suka · 2
    • Ardin Marennu

      just wait the moment….mungkin sodara2 kita yg lain termasuk saya memberi komentar tanpa data2 atau angka2 yg bisa dihitung…seakan-akan mereka yang paham dgn data dan angkalah yang pantas utk melegitimasi konsepnya atas org lain, mengatasnamakan org yg banyak utk menyampingkan komentar org lain….saya menaruh hormat terhadap senior Paseng Gerilyawan tetapi org lain juga bisa saja benar, selalu ada dua sisi terhadap setiap benda dan permasalahan yg mana keduanya pasti saling membutuhkan utk melegitimasi eksistensinya….disini kita memperlihatkan lakon kehidupan yg menjadi rona baru terhadap generasi ponre…mereka termasuk saya juga ingin menyumbang sesuatu walaupun nilainya tdk berbobot terhadap desa TPW…generasi muda ponre sedang belajar langsung menerima keadaan tentang arus pergeseran, mestinya kita menggiring mereka…..begitu juga dgn sodara Ihwan Kadir, saya angkat topi terhadap usaha dan pergerakannya…..saya secara pribadi sdh menyampaikan secara langsung dan tdk langsung akan prinsip saya……semoga Allah SWT mempunyai rencana yang baik akan kampung kita dan kita tdk terlena dgn data dan angka2……Allah merahmati kita semua…
    • Anlin’k Anhar

      Luar biasa!!! Berbedaan konsep adalah hal yg wajar, dua konsep yg berbeda dengan satu harapan yakni terbaik untuk kita semua… Sy sangat kagum dgn konsep bang Ihwan kadir dan konsep bang paseng grilyawan… Sy msyarakat yg masuk dalam blok lpao2 tidak akan perna menutup diri persoalan blok lapao2 termasuk jika suatu waktu ada konsep yg lebih atau mungkin salah 1 dari konsep yg ada yg kemudian akan melahirkan kesejahtraan..sebenarnya kita semua 1 tujuan semoga kita semua bermuara pada harapan kita semua
      Kemarin jam 19:18 melalui seluler · Suka
    • Ihwan Kadir
      Ehm…..PT. Ponre (Perusahaan yang tidak bonafide dan tidak layak diajak “main”, katamu) dapat iklan gratis nih ………Trus mengenai sampel 7 kapal saya salut pak kades ponre yang tetap konsist mempertahankannya tetap ada, bahkan masyarakat nantinya akan mendapat 2 dolar/ton (Janji itu utang, Ok?). Syukurlah meski saya baru tahu kalau sudah seperti itu konsepnya, karena (khusus untuk kasus ponre) memang itulah yang saya tuntut sejak dini dan karena tidak ada kejelasan lalu saya teriak lebih keras lagi..hehehe… saran saya, sebaiknya hal itu jangan sekedar lisan tapi segera di akte notariskan biar mayarakat punya kekuatan hukum ketika misalnya perusahaan kelak tidak komit…………..( Maaf…terlanjur saya menolak)

    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tulis komentar…

Assalamu alaikum, sahabat semua….
Setelah informasi saya tentang PT. Cerindo (Blok Lapao-pao) beberapa tahun lalu yang oleh pemerintah setempat disebut sebagai kebohongan, hari ini tak terbantahkan lagi akan kebenarannya. Buhari Matta dan Atto Sampetoding kini telah berstatus terdakwa tindak pidana korupsi dan menjadi tahanan Negara. Dalam waktu dekat, kasus ini akan terus dikembangkan dan sangat mungkin menyeret beberapa nama baru.
Sekedar informasi lagi, H. Amir Sahaka kini telah memegang SK pejabat Bupati Kolaka menggantikan H. Buhari Matta, dan minggu ini insya Allah akan dilantik.
Sahabat, Jadilah orang yang pandai memilah dan menelaah informasi. Karena sesungguhnya hampir setiap hari kita dibohongi oleh orang-orang yang hanya peduli pada ‘dukungan’ rakyat, bukan peduli pada rakyatnya

Suka · · Berhenti Mengikuti Kiriman · Minggu pukul 8:38 melalui seluler
  • Bitara Nyila menyukai ini.
  • Imelda Arief Wakaaakaaaa….kkkk, gk ad yg koment tuh…!!!! Lg pd malas bati2q om katrlnjur na cap ki mgkin biang kerok ha..ha…ha..!!!
  • Ihwan Kadir Ya…biang kerok yg telah menginspirasi banyak orang….
  • Sukri Itachy btul itu swdra.. di mna terjdy penindasan di stu kt hrus melwan (MASBAR) hdup msyrkat trtindas n mhasiswa pjuan..
  • Ihwan Kadir Ya!! Meski kadang aku hanya melawannya dengan diam…..kenapa?? Karena aku tahu hukum alam itu jauh lebih mengerikan….
  • Ikar Puang Janggo Yg tersangka tersangkalah,,penjarakan, klo boleh ditembak mati.!!!tambang tiada bersalah, yg salah yg menyalah gunakan wewenang.. Semoga di copot oleh Tuhan dr Dunia ini. Amin,,
  • Ihwan Kadir Ya!! Tambang tidak perlu merasa bersalah, karena Tuhan menitip rasa bukan padanya….tapi pada kita…
  • Bitara Nyila …Kanda ihwan…tentu kita sepakat bahwa semua tindak pidana harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara kita…apa lagi dugaan tindak pidana korupsi yang jelas2 merugikan kita sebagai msyarakat..entah siapun yang terlibat, baik yang mungkin dilakukan oleh buhari matta selaku bupati…saya..atau bahkan bang ihwan sendiri…!
    Maaf sebelumnya…sebenarnya saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan permasalahnan ditetapkannya buhari matta sebagai terdakwa atau siapapun itu yang yang akan diseret kepengadilan…!
    Saya lebih tertarik untuk berkomentar terhadapa postingan bang ihwan di grup ini…..
    Entah dengan kesengajaan atau ketidak pahaman bang ihwan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh buhari matta..atau bang ihwan sengaja untuk menghubungankan status buhari matta sebagai terdakwan dengan blok pao-pao itu sendiri untuk membentuk opini tertentu…..? Entahlah…
    Dari berbagai sumber pemberitaan baik media cetak lokal sulawesi tenggara maupin media nasional disebtkan bahwa Buhari Matta dianggap bersalah, dikarenakan menjual nikel kadar rendah sebanyak 222 ribu milik Pemkab Kolaka ke PT Kolaka Mining Internasional tanpa melakukan penilaian harga seharga 10 dolar AS per MT.
    Kemudian, PT Kolaka tersebut menjual nikel ke beberapa perusahaan di China dengan kisaran harga 37 dolar AS sampai dengan 60 dolar AS per MT.
    Perseroan Terbatas (PT) KMI sendiri melaporkan ke Pemkab Kolaka bahwa nikel tersebut dijual ke China dengan kisaran harga 25 dolar AS sampai 33 dolar AS. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp29,957 miliar….
    Bisaja jadi dlam perkra ditetpkannya buhari matta sebagi tersngka tidak ada hubungannya dengan dengan blok pao-pao itu sendiri…….?
    Entah saya harus menyebut bang ihwan sebgaia apa..? Pengamatkah..praktisi kah…analis kah…atau apa kah….tp tentu sebagai seorang yang banyak makan asam garam didunia tentu harus paham betul materi yang akan disampaikan ke publik sehingga bisa membawa minimal kebaikan kepada masyarakat….?
    Sebagai pribadi maupun bagian dari ikatan pelajar mahasiswa ponre meminta kepada bang ihwan untuk menyampaikan informasi yang akurat, jujur dan benar kepada kami sebagai anak bawang…!
    sebagaimana tulisan bang ihwan diatas yang menghimbau kepada kita untuk cerdas memilah dan menelaah informasi harus betul2 difahami dan dilaksanakan…agar tidak terseret kepada kepentingan2 pribadi yang akan merugikan kita sebagai suatu komunitas dan keluarga….
  • Ihwan Kadir Bitara nyila….langit tetaplah biru..dan diatasnya selalu ada langit yang lain…apa yang aku bilang dan kau bilang pijakannya tetaplah pada fakta….soal opini, tergantung tingkat kesensian seseorang dalam mene laah…..bukan begitu??
  • Bitara Nyila …Langit biru kadang tersamar oleh hitamnya mendung….entah dilangit kedua atau selanjutanya terpengaruh oleh mendung juga….? bukan begitu….?
  • Ikar Puang Janggo Krn 1 opini dapat menimbulkan 2 opini, apa lg opini pertama tak tepat pada sasaran, langit yg kliatan cerah pun dpat brubah derastis dan mendatangkan hujan lalu banjir yg meluluh lantahkan,, ini bukan opini, ini FAKTA
  • Ihwan Kadir Kata pepatah, membetulkan sebuah arloji yang ngadat, tidak perlu menggunakan palu2…….
    Btw, bukankah lebih bijak jika kita semua introfeksi diri, mau belajar dan terus belajar, tidak kesusu, berdialog dengan baik, dan seterusnya….???
  • Paseng Gerilyawan Mslahx sderhana, sy spkt dgn kang iwan introsfeksi n trus blajar; 1. Kasus yg menyeret BM n Atto tdk ada kaitanx dgn blok lapao,terbukti dr dl mslh legalitas tender blok lapo pao trus dipermsalahkan tp xtax sampai hour ini PT ceria tdk terusik dng mslh hukum, jd kalo mw disangkut pautkan mk itu upaya penyesatan opini. 2. “Perebutan” blok lapao pao adlh politik n bisnis n dmnpun it orang yg mrs kalah pasti tdk puas n triak2,itu logis n Lumrah. 3. “idealisme” spy kelihatan jujur n gagah mmang hrus mengatasnamakan Rakyat krn skali lg ini politik n uang,tp pembuktianx sederhana tinggl nunjuk masyarakt mana yg diatsnmkan, setiap pemuda merasa mempunyai hubngan dgn Laila tp Laila tdk mrs mempunyai hubngan dgn pemuda tersebut (demikian ujar2 orng arab).
  • Paseng Gerilyawan Dan khusus utk ponre PT ceria baru skedar membuat jln yg skrang dipergunakan n dirasakan manfaatx oleh masyarakat lalu dpt kompensasi dana utk rampungkan pemb.masjid n prasarana pendukung,Tribune,operasional pesantren, insentif Imam n guru ngaji, Insentif aparat desa (Allu jg dpt dong !!!) Lalu letak mslhx dmn ??!!
  • Sukri Itachy bgnhy sja.. jka sebuah ophy mngandung unsr pndidikn n kbaikn yg brkaitn,di lpngn apa slhx kt simak n kji.
  • Sukri Itachy n mslh itu bsa mmbntu kt sbg mhasiswa untk lbih kritis. adpun pexmpaian opnix yg.kurng akurt itukn bsa kt mklumilah
  • Ikar Puang Janggo Sukri,, tdk ada istilah kata memaklumi dlm opini yg tdk tepat sasaran, ini bukan onde2 yg bs dimkalumi klo kurang manis
  • Sukri Itachy krn stiap orng tdk da yg smpurna. z slut untk bng ihwn krn tlh mmbuat opny yg brsifat mmpringatkn kt sbg mhsiswa yg krts
  • Ikar Puang Janggo Sukri, tabe’ sy garis bawahi kata “kritis”. Tdk prnh sy dapat org yg mengaku keritis yg Memaklumi, kritis itu ada karena TEGAS , bkn karena Memaklumi bos..
  • Sukri Itachy ikar.. kmu,menilai opny ihwan. kurng sasrn dri sgy mna? aspkx apa? n sehrusx opny ihwn hrus sprty pa biar tpt sasrn?
  • Ikar Puang Janggo Baca dan telaah penjelasan Bitara Nyila, itu cukup berdasar..
  • Sukri Itachy bnar krits, itu tgas tp kmu,tau tdk mmbuat opny tdk gmpng. kt hrus slah dlu untk mncpai yg bnar. cba kmu yg buat bsa tdk
  • Paseng Gerilyawan Hemat sy gini, drpd saling tuding dgn trus membhs n memprovokasi blok lapao mending qt sama2 betukar pikiran n berupaya bgmn mendidik msyrkt spy lbih cerdas n santun dlm sgl hal trmasuk dlm b’politik krn nda lm lg qt akn dihiruk pikukkan oleh mslh pol…Lihat Selengkapnya
  • Sukri Itachy ikar.. kmu tau tdk pa pesan yg di smpaikn ihwan melalui opnhyx? lgian ksus itu msi thp pxeldkn lbih lnjt biar lbh jlas.
  • Sukri Itachy bkan mslh untuk sling mnuding tp jujur z wrga lapao pao. yg diktkn ihwan itu bnar skli. krna itu xta terjdi di lpao pao.
  • Sukri Itachy iseng.. z spkt dngn anda dngn adax opny ini kt bsa lbih crdas, kritis, n lbih dewasa mngkaji mslh, n lbih mngutmkn rkyat
  • Ikar Puang Janggo Sukri, bos.. Hahaha kritis kok gitu, klo sdh berstatus terdakwa itu sdh pasti kedepannya dijerujikan, bedakan status penyelidikan dan penyidikan,, tolong sedikit di fahami bhasa Hukum,
  • Sukri Itachy ikar.. pa perbedaax status pxelidkan dngn pxeldikn.. jlaskn dlu sma z.. mngkin z bsa mnger dri pnjlsn anda.
  • Ihwan Kadir Hubungannya antara tertangkapnya Buhari Matta dan Atto dengan Blok lapao-pao begini, Atto adalah pemilik PT. Ceria sang pemenang tender blok lapao-pao. Sedangkan Buhari adalah bupati kolaka yang mengeluarkan ijin bagi PT. Ceria untuk menambang blok lapao-pao. Kini, kedua aktor utama blok lapao-pao itu sdh ditahan negara karena kasus korupsi.
  • Ihwan Kadir sahabat, sekarang jawab sajalah sendiri dimana hubungannya…. Tapi kalau ada yg ngotot bilang tdk ada hubungan apa2nya, ya sudahlah. Tdk perlu di giring kemana-mana sembari mempertontonkan kepongahan dan ketidak dewasaan kita…. Nanti malah blunder bro…
  • Sukri Itachy ihwan btul itu cdwrda jd nda usah lah kt trlalu hega.pd intix mlalui opny ny mri kt bjar sma2 gar msyrkat lbih di utmkn.
  • Imelda Arief Saya sebagai anak bawang juga, mulai sedikit faham soal ‘hubungan itu. Hubungan kausalitas namanya ya om iwan?
  • Ihwan Kadir @Sukri, dalam dunia mahasiswa, opini itu adalah senjata AK 47 hehe….meski dalam status sy diatas bkn untuk itu tujuannya….
    @Milda, betul! Kausalitas atau hubungan sebab akibat. Buhari dan atto memang sdh status tersangka sebelum lelang blok lapapo…Lihat Selengkapnya
  • Paseng Gerilyawan Sy jg mrs sdikit “sok” tp bolehlah utk sebuah harapan, kpd diri sendiri, saudara,adik maupun anak dlm grup terpelajar ini; sikap kritis n “kecerdasan” it Anugerah mari qt syukuri n pertanggung jwbkan itu sbgi modal besar utk lebih membangun diri sendi…Lihat Selengkapnya
  • Bitara Nyila …Wahhhh terlalu dipaksakan bang ihwan hubungannya hehehe… kalau hubungan yang seperti itu menurut hemat saya bukan merupakan hubungan hukum bang ihwan…setidaknya belum menjadi hubungan hukum sampai saat ini, entah kemudian belakangan terungkap pr…Lihat Selengkapnya
  • Ihwan Kadir Bitara Nyila, hehehe…sedikit saja, yg membedakan antara saya dan mungkin anda atau siapalah adalah tdk terlalu pedulinya saya pada cap-cap org lain mengenai apakah saya baik atau tidak, alim atau bajingankah, pembohong atau tidakkah saya…..hehehe….tapi dalam beberapa hal ‘tertentu’ memang, saya akan sangat peduli dan biasanya selalu siap mengambil resiko apapun darinya….
  • Bitara Nyila Hehehehe ini umum saja bang…tp kembali lagi tingkat kesensian seseorang menilainya….! Tp biasanya tiap saya melempar pancing dilautan lepas…saya tidak bisa memilah ikan apa yang menyambar mata pancing saya….! Ikan apa pun itu saya harus menarinya kedaratan….
  • Ihwan Kadir Hehehe….mantap!! Sepanjang yang terpancing itu adalah ikan maka tariklah ia, dan nikmatilah…..hehehe
  • Bitara Nyila Weitsss mantap betul…Apa lagi kalau ikan putih besar saya jamin semua akan dapat bagiannya…..ayo kita bakar kemudian santap rame2….heheheheheheh…!
  • Aztwar Ottoy Heeemm….status dan komentar diatas sebenernya sederhana Dan baik untuk di jadikan bahan pertinbangan, motivasi dan rancangan untuk langkah menuju Kampung kita yg lebih baik sepanjang kita mau mengkaji lebih dalam dengan menggunakan Hati Nurani yg …Lihat Selengkapnya
  • Darul Islam Paseng Aga kareba anaure semuanya ? Jangan tegang-2 diskusinya biarlah penegak hukum kita bekerja ! Om sependapat dengan anaure kita yang ganteng ( aztwar ) dengan kejadian tersebut kita jadikan acuan kedepan hanya orang-2 yang bersih, jujur dan punya tanggung jawab moral yang bisa jadi ( Ponggowa Kampong ) demikian.
  • Sukri Itachy yayaya.. ehm bole kt gnti pembhasn.? itu pun lw kk kk smu yg gnteng n cntik mw. clx,msi,bxk mslh yg hrus kt pljari,
  • Ikar Puang Janggo Sukri, ah alay aja lu bung..!!! Hahaha
  • King Junior Paseng Msh prl kyaknya bnyk2 blajar hkum komandan iwan..mudding aj prnh crt di awana batang kalukue klau mslh hkum buhari matta kt serahkan k,pnegak hkum n kt sbg wrg ponre prbnyk aj gotong royong..
  • Ikar Puang Janggo King@: mengakuka’. Salam sm mudding
  • Imelda Arief Sm2 bljarmi sj. Bnyk hal memang yg prlu dpljari trmsk bljr untk tdk coddo’ rantasa. Kluarkan aja pndpat snjang it bs dprtnggng jwbkn dngn alsn n pijakn msng2. Mdh2an kt spkat bahwa group ini bkn ajang untk jago2an jd koment yg sifatx (gk prlu n mngrah keranah pribadi), please …krm pesan kenmrx lngsng yg brsngkutan…!!!
  • Wadhy Wijaugi Salam hebat dan sukses lahir batin untuk semua keluarga besar Ponre Waru.
  • Afni Aja Lah Pak aku bingung dgn orolan diatas,jadi bagaimana kelanjutan tambang di ponre,masih menerimakah karyawan.mohon bantuannya pak
  • Mahmullah kembalikan kepada moderator dlu dich..!!! panitia siapkan komsumsi, supaya dialognya berjalan aman, tertib dan saling menghargai…!!!(ada biasanya itu istilahnya mahasiswa LOGIKA TANPA LOGISTIK ANARKIS)….KWKWKWKWKWKWKWKKWW